lisensi fee dan royalti untuk instansi pemerintah dan PNS

Bacaan 2 Menit
Bacaan 2 Menit
lisensi fee dan royalti untuk instansi pemerintah dan PNS
Pertanyaan
Bagaimana caranya supaya dana yang berasal dari hasil lisensi fee dan atau royalti yang diterima instansi pemerintah (selaku owner HKI) dan PNS yang bekerja pada instansi pemerintah tersebut (selaku inventor HKI) dapat dipergunakan/diambil langsung oleh instansi pemerintah dan PNS tersebut tanpa harus disetor terlebih dulu kepada (kas) Negara? Dalam prinsip APBN, setiap penerimaan instansi pemerintah harus terlebih dahulu disetor kepada (kas) Negara dalam waktu sesegera mungkin. Apabila sudah disetor ke (kas) Negara maka instansi pemerintah dan PNS tersebut biasanya akan kesulitan untuk mengambil kembali hak atas lisensi fee dan atau royalti tersebut.
Ulasan Lengkap

Bapak Budi yang baik,

Sesungguhnya pertanyaan Bapak lebih tepat diajukan kepada para ahli hukum keuangan negara, karena apa yang Bapak tanyakan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan tentang Hak kekayaan Intelektual (HKI).

Namun kalau boleh, saya hendak sedikit berbagi pengalaman mengenai topik tersebut yang pernah dibahas di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sekitar tahun 2007 lalu. Dalam diskusi tersebut, seorang pembicara dari Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan berpendapat bahwa sesuai hukum keuangan negara maka royalti dari lisensi HKI harus disetor ke kas negara, karena dianggap sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kemudian para peneliti dari instansi yang bersangkutan dapat memperoleh bagiannya dari royalti tersebut pada tahun anggaran yang berikutnya. Caranya, instansi yang bersangkutan harus memastikan bahwa dalam pengajuan anggaran untuk tahun yang akan datang sudah memasukkan anggaran pembayaran royalti sebagai salah satu komponennya.

Mengenai besaran royalti yang dapat diterima oleh para peneliti adalah menjadi diskresi dari pimpinan instansi yang bersangkutan. Oleh karena itu, pimpinan instansi Bapak sebaiknya membuat peraturan internal yang mengatur mengenai besaran alokasi royalti dan prosedur pembayarannya. Demikian urun rembug dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat.
Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika