Selasa, 04 Agustus 2009

lisensi fee dan royalti untuk instansi pemerintah dan PNS

lisensi fee dan royalti untuk instansi pemerintah dan PNS

Pertanyaan

Bagaimana caranya supaya dana yang berasal dari hasil lisensi fee dan atau royalti yang diterima instansi pemerintah (selaku owner HKI) dan PNS yang bekerja pada instansi pemerintah tersebut (selaku inventor HKI) dapat dipergunakan/diambil langsung oleh instansi pemerintah dan PNS tersebut tanpa harus disetor terlebih dulu kepada (kas) Negara? Dalam prinsip APBN, setiap penerimaan instansi pemerintah harus terlebih dahulu disetor kepada (kas) Negara dalam waktu sesegera mungkin. Apabila sudah disetor ke (kas) Negara maka instansi pemerintah dan PNS tersebut biasanya akan kesulitan untuk mengambil kembali hak atas lisensi fee dan atau royalti tersebut.

Ulasan Lengkap

Bapak Budi yang baik,

Sesungguhnya pertanyaan Bapak lebih tepat diajukan kepada para ahli hukum keuangan negara, karena apa yang Bapak tanyakan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan tentang Hak kekayaan Intelektual (HKI).

Namun kalau boleh, saya hendak sedikit berbagi pengalaman mengenai topik tersebut yang pernah dibahas di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sekitar tahun 2007 lalu. Dalam diskusi tersebut, seorang pembicara dari Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan berpendapat bahwa sesuai hukum keuangan negara maka royalti dari lisensi HKI harus disetor ke kas negara, karena dianggap sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kemudian para peneliti dari instansi yang bersangkutan dapat memperoleh bagiannya dari royalti tersebut pada tahun anggaran yang berikutnya. Caranya, instansi yang bersangkutan harus memastikan bahwa dalam pengajuan anggaran untuk tahun yang akan datang sudah memasukkan anggaran pembayaran royalti sebagai salah satu komponennya.

Mengenai besaran royalti yang dapat diterima oleh para peneliti adalah menjadi diskresi dari pimpinan instansi yang bersangkutan. Oleh karena itu, pimpinan instansi Bapak sebaiknya membuat peraturan internal yang mengatur mengenai besaran alokasi royalti dan prosedur pembayarannya. Demikian urun rembug dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Brian A. Prastyo
MITRA : LKHT
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua