Selasa, 02 Mei 2017

Perlindungan Hukum Pemegang Saham Jika Terjadi Pengurangan Modal Perseroan

Perlindungan Hukum Pemegang Saham Jika Terjadi Pengurangan Modal Perseroan

Pertanyaan

Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam pengurangan modal pada Perseroan Terbatas?

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Pengurangan modal merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan menteri, dimana perubahan anggaran dasar tersebut harus ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

 

Pengurangan modal bisa jadi dinilai atau berakibat merugikan pemegang saham yang tidak menyetujuinya. Sehingga apabila terdapat pemegang saham yang merasa dirugikan, pemegang saham tersebut berhak meminta kepada perseroan untuk membeli sahamnya dengan harga yang wajar.

 

Lebih lanjut, Undang-Undang Perseroan Terbatas memungkinkan pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri atas tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS (dalam hal ini berkaitan dengan pengurangan modal).

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) baik secara implisit maupun eksplisit memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum kepada pemegang saham, baik sebelum hingga setelah terjadinya pengurangan modal pada Perseroan Terbatas.

 

Pengurangan Modal PT

Pengurangan modal perseroan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan menteri, dimana perubahan anggaran dasar tersebut harus ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Pada tahap ini, pemegang saham seyogyanya memiliki wadah berupa RUPS apabila terdapat keberatan atas rencana perseroan untuk mengurangi modal.[1]

 

Keputusan RUPS tentang pengurangan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan cara penarikan kembali saham atau penurunan nilai nominal saham. Penarikan kembali saham dilakukan terhadap saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan atau terhadap saham dengan klasifikasi yang dapat ditarik kembali. Penurunan nilai nominal saham tanpa pembayaran kembali harus dilakukan secara seimbang terhadap seluruh saham dari setiap klasifikasi saham.[2]

 

Lebih lanjut, UUPT mengamanatkan apabila terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, keputusan RUPS tentang pengurangan modal hanya boleh diambil setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari seluruh pemegang saham dari setiap klasifikasi saham yang haknya dirugikan oleh keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut.[3]

 

Hak Pemegang Saham yang Dirugikan Atas Pengurangan Modal

Sepanjang berlangsungnya RUPS tersebut, pemegang saham juga dimungkinkan untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan/atau dewan komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat (dalam hal ini pengurangan modal) dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.[4]

 

Atas pengurangan modal perseroan yang merupakan perubahan anggaran dasar dan ditetapkan atau diputuskan oleh RUPS ini, pemegang saham yang merasa dirugikan atas keputusan tersebut berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar.[5]

 

Bila perlu, pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan dalam hal ini pengurangan modal dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS.[6] Gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.[7]

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

 

Referensi:

Harahap, M. Yahya. 2016. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.

 



[1] Pasal 19 dan Pasal 46 UUPT

[2] Pasal 47 ayat (1), (2), dan (3) UUPT

[3] Pasal 47 ayat (5) UUPT

[4] Pasal 75 ayat (1) dan (2) UUPT

[5] Pasal 62 ayat (1) huruf a UUPT

[6] Pasal 61 ayat (1) UUPT

[7] Pasal 61 ayat (2) UUPT

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik Klinik Hukum disediakan khusus bagi member Hukumonline untuk mengajukan persoalan atau permasalahan hukum yang dihadapi.
Jika Anda sudah menjadi member Hukumonline, silakan Login, atau klik Daftar untuk bergabung.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Aditiya Putra, S.H.
MITRA : Si Pokrol
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua

×

Belajar Hukum secara online
dari pengajar berkompeten
dengan biaya terjangkau.

Mulai dari:
Rp149.000