Kamis, 17 September 2009

Putusan Verstek

Putusan Verstek

Pertanyaan

Saya mengugat wanprestasi dengan tergugat yang tidak diketahui alamatnya baik dalam negeri maupun luar negeri. Pada sidang yang ke-2 muncul dua orang pengacara membawa surat kuasa dari tergugat. Di depan majelis saya menanyakan kepada pengacara tersebut kapan tergugat datang ke Balikpapan untuk memberi surat kuasa kepada saudara. Pengacara tersebut mengatakan bahwa dia tidak pernah bertemu dan tidak pernah kenal dengan kliennya. Sesuai putusan majelis hakim bahwa surat kuasa tidak sah sehingga diputuslah perkara tersebut dengan putusan VERSTEK. Yang perlu saya tanyakan, apakah pengacara tersebut bisa dipidanakan karena dia tidak berhak mendampingi kliennya di pengadilan? Sebelumnya saya ucapkan terimakasih atas jawabannya. ( SUADJUR )

Ulasan Lengkap

Sayangnya Anda tidak menjelaskan secara rinci mengapa surat kuasa yang dimiliki kedua pengacara/advokat tersebut dianggap tidak sah sehingga majelis hakim memutuskan perkara secara verstek. Apakah hanya berdasarkan pernyataan kedua pengacara ataukah karena surat kuasa tidak memenuhi syarat? Namun yang jelas adalah, majelis hakim menjatuhkan putusan verstek apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut (pasal 125 ayat [1] HIR).

Walaupun majelis hakim menyatakan surat kuasa kedua advokat tidak sah, hal itu tidak dengan sendirinya berarti kedua advokat itu dianggap tidak berhak mendampingi kliennya. Mengenai keabsahan surat kuasa, kita dapat melihat ketentuan pasal 123 HIR dan pasal 147 RBG yang menyatakan surat kuasa untuk mewakili para pihak dalam proses pemeriksaan di muka pengadilan adalah merupakan surat kuasa khusus.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1959 dan SEMA No. 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 menyebutkan syarat surat kuasa khusus yang sah, yaitu:

  1. menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperkara di pengadilan;
  2. menyebut kompetensi relatif di Pengadilan Negeri mana surat kuasa khusus itu digunakan; dan
  3. menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif artinya tidak dipenuhinya satu syarat mengakibatkan surat kuasa tidak sah.

Selain itu, SEMA No. 01 Tahun 1971 menegaskan bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak boleh menyempurnakan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat. Putusan MA No. 1912 K/Pdt/1984 menegaskan bahwa surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan subjek dan objek sengketa tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara. Surat kuasa seperti ini dianggap masih bersifat kuasa umum sehingga tidak dapat dipergunakan untuk beracara di muka pengadilan.

Jadi, apabila majelis hakim menyatakan surat kuasa tidak sah tidak selalu berarti advokat penerima kuasa tidak berhak menerima kuasa, tapi terdapat alasan-alasan lain yang menyangkut syarat-syarat sahnya surat kuasa khusus.

Terlepas dari itu, pasal 6 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

  1. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
  2. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
  3. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
  4. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
  5. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
  6. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Demikian penjelasan kami. Semoga bermanfaat.

Peraturan perundang-undangan terkait:

  1. HIR (Het Herziene Indonesisch Reglemen, Staatblad Tahun 1941 No. 44)
  2. RBG (Rechtsreglement Buiten Gewesten, Staatsblad 1927 No. 227)
  3. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Si Pokrol
MITRA : Si Pokrol
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua