Jumat, 29 Juli 2016

Adakah Cara Lain Untuk Bercerai Selain Melalui Penjatuhan Talak?

Adakah Cara Lain Untuk Bercerai Selain Melalui Penjatuhan Talak?

Pertanyaan

Kasus masalah perceraian: istri menggugat suami ke Pengadilan Agama setempat, dengan alasan KDRT yang dilakukan suaminya. Pengadilan telah memanggil suami sebagai tergugat untuk hadir di persidangan, namun suami tidak hadir. Usut punya usut, ketidakhadiran suami tersebut karena ia berkeyakinan bahwa talak hanya dapat dijatuhkan jika suami berniat menjatuhkan talak kepada Istri dan pengadilan tidak punya kewenangan itu. Menurut anda bagaimana penjelasan di atas dan apakah talak tersebut layak jatuh atau tidak?

Ulasan Lengkap

 

 

 

NAYARA Advocacy merupakan lawfirm yang mengkhususkan keahliannya dalam bidang hukum perorangan dan hukum keluarga.

Untuk berdiskusi lebih lanjut, silakan hubungi +6221 - 22837970 atau email ke: [email protected]

Website : http://www.nayaraadvocacycom


  

 

 

Intisari:

 

 

Pendapat suami tersebut salah karena perceraian dapat terjadi karena gugatan perceraian, bukan hanya karena talak dari suami. Dalam hal ini KHI memberikan kesempatan bagi istri untuk mengajukan gugatan perceraian selama alasan-alasan perceraian terpenuhi.

 

Ketidakhadiran suami sebagai tergugat selama persidangan tidak menghambat proses gugatan perceraian yang diajukan oleh si istri. Selanjutnya apabila suami telah dipanggil secara layak dan patut oleh Pengadilan Agama namun suami tetap tidak menghadiri persidangan maka majelis Hakim dapat melanjutkan proses persidangan tanpa kehadiran suami. Tetapi perlu diingat ketidakhadiran suami tersebut tidak serta merta dapat mengabulkan gugatan perceraian istri. Istri harus tetap dapat membuktikan alasan-alasan perceraian.

 

Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Kami akan mencoba memberikan jawaban terbaik atas pertanyaan yang Anda ajukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Namun demikian sebelum kami menjawab pertanyaan Anda, terlebih dahulu kami akan memberikan penjelasan mengenai putusnya ikatan perkawainan.

 

Ketentuan mengenai putusnya ikatan perkawinan dan akibat-akibatnya, secara umum diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU No. 1/1974”), yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP No. 9/1975”). Lebih khusus bagi orang-orang yang beragama Islam, ketentuan mengenai putusnya ikatan perkawinan dan akibat-akibatnya diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (“KHI”).

 

Menurut Pasal 38 UU No. 1/1974 putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.

 

Sedangkan putusnya ikatan perkawinan yang disebabkan karena perceraian berdasarkan Pasal 114 KHI, dapat terjadi karena talak atau karena gugatan perceraian.

 

Pengertian talak berdasarkan Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

 

Berdasarkan Pasal 115 KHI, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami-istri).

 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka pendapat suami tersebut salah. Ini karena perceraian dapat terjadi karena gugatan perceraian, bukan hanya karena talak dari suami. Dalam hal ini KHI memberikan kesempatan bagi istri untuk mengajukan gugatan perceraian selama alasan-alasan perceraian terpenuhi.

 

Apa sajakah alasan perceraian tersebut? Perceraian dapat terjadi karena satu atau lebih alasan berikut:[1]

a.    Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b.    Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

c.    Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d.    Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

e.    Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

f.     Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

g.    Suami melanggar taklik talak;

h.    Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

 

Jadi, ketidakhadiran suami sebagai tergugat selama persidangan tidak menghambat proses gugatan perceraian yang diajukan oleh si istri. Selanjutnya apabila suami telah dipanggil secara layak dan patut oleh Pengadilan Agama namun demikian suami tetap tidak menghadiri persidangan maka majelis Hakim dapat melanjutkan proses persidangan tanpa kehadiran suami. Tetapi perlu diingat ketidakhadiran suami tersebut tidak serta merta dapat mengabulkan gugatan perceraian istri. Istri harus tetap dapat membuktikan alasan-alasan perceraian.

 

Apabila gugatan perceraian dikabulkan oleh Pengadilan maka perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2.    Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

 

 

 



[1] Pasal 116 KHI dan Pasal 19 PP No. 9/1975

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik Klinik Hukum disediakan khusus bagi member Hukumonline untuk mengajukan persoalan atau permasalahan hukum yang dihadapi.
Jika Anda sudah menjadi member Hukumonline, silakan Login, atau klik Daftar untuk bergabung.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : NAYARA Advocacy
MITRA : NAYARA Advocacy
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua

×

Belajar Hukum secara online
dari pengajar berkompeten
dengan biaya terjangkau.

Mulai dari:
Rp149.000