Rabu, 03 April 2002

Kepailitan dan Arbitrase (1)

Kepailitan dan Arbitrase (1)

Pertanyaan

1.Dapatkah Kreditur mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga bila dalam perjanjian yang telah disepakati terdapat klausula Arbitrase ? 2.Apakah adanya klausula arbitrase dalam perjanjian dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk menolak permohonan pailit ?

Ulasan Lengkap

Dalam menanggapi pertanyaan saudara, apakah sengketa-sengketa yang memiliki klausula arbitrase dapat diajukan permohonan pailit? maka jawabannya adalah DAPAT.

Dan begitu pula sebaliknya, Pengadilan TIDAK DAPAT memakai alasan adanya klausula arbitrase yang telah diperjanjikan olah para pihak sebagai alasan untuk menolak suatu permohonan pailit.

 

Alasan pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

 

1. Adanya perbedaan kegunaan instrumen kepailitan dengan instrumen arbitrase

 

Arbitrase adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa, yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak akibat dilanggarnya ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, sementara kepailitan adalah suatu mekanisme yang berhubungan dengan status personal orang, dari tidak pailit menjadi pailit dengan segala konsekuensi publiknya.

 

Artinya meskipun arbitrase dapat berperan sebagai pengganti badan peradilan dalam menyelesaikan sengketa perdata antara para pihak yang disebabkan terjadinya wanprestasi (lihat Pasal dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif), tapi pertanyaannya apakah kewenangan arbitrase juga dapat menggantikan peran proses kepailitan yang notabene berhubungan dengan status personal seseorang atau badan hukum?

 

2. Perbedaan syarat pengajuan kepailitan, jika dibandingkan dengan syarat pengajuan gugatan kepada arbitrase

 

Berdasarkan ps. 1 (1) jo. ps. 6 UU Kepailitan, suatu permohonan kepailitan dapat diajukan apabila debitur memiliki dua atau lebih utang, dan salah satu utang telah jatuh tempo, dan dapat dibuktikan secara sederhana. Sesederhana itu.

Sementara arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa (lihat ps. 2 UU Arbitrase) yang mewajibkan adanya sengketa/perselisihan yang perlu diselesaikan.

 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa arbitrase dan kepailitan merupakan dua hal yang berbeda, untuk mengajukan permohonan kepailitan tidak diperlukan suatu sengketa, dan sementara masuknya perkara ke arbitrase harus melalui adanya sengketa atau perselisihan atau sejenisnya.

 

Sehingga untuk memperoleh persetujuan atas permohonan kepailitan tidak diperlukan dibuktikan adanya sengketa, cukup unsur-unsur pada Pasal 1 jo. 6 UU Kepailitan.

 

3. Perbedaan sifat antara Kepailitan dengan Arbitrase

 

Sebagai proses publik, kepailitan merupakan suatu proses hukum yang memiliki implikasi publik. Dengan adanya kepailitan, maka ketentuan ps. 22 sampai ps. 32 UU Kepailitan cukup jelas meletakkan bahwa hak dan kewajiban debitur pailit beralih kepada kurator sebagai pihak yang akan melakukan pembayaran kewajiban debitur pailit dari uang hasil penjualan harta pailit, begitu juga proses-proses penegakan hukum yang berkenaan dengan harta pailit, misalnya sita-sita yang telah dikenakan oleh Pengadilan, dan tahanan badan, semuanya harus di angkat dan kelanjutannya akan amat bergantung dari penyelesaian proses kepailitan itu sendiri.

(bersambung)

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB :
MITRA : Bung Pokrol
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua