Jumat, 05 April 2002

Kepailitan dan Arbitrase (2)

Kepailitan dan Arbitrase (2)

Pertanyaan

1.Dapatkah Kreditur mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga bila dalam perjanjian yang telah disepakati terdapat klausula Arbitrase ? 2.Apakah adanya klausula arbitrase dalam perjanjian dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk menolak permohonan pailit ?

Ulasan Lengkap

(sambungan)

 

Dalam tataran praktek, pendapat hakim sendiri bervariasi dari satu putusan kepada putusan yang lainnya. Sampai saat ini masih belum dapat disimpulkan pendapat akhir dari posisi arbitrase terhadap kepailitan. Pada masa-masa awal pengadilan niaga cenderung berada pada posisi bahwa dengan adanya klausula arbitrase, maka sebagai konsekuensi asas kebebasan berkontrak (pacta sunt sevarda) yang mengikat sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, dengan sendirinya menimbulkan kewenangan absolut lembaga arbitrase terhadap seluruh proses hukum apapun, termasuk juga proses kepailitan. (lihat putusan Niaga No.2/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. antara Chioda Sport Market vs. Para Bandung Propertindo, putusan Niaga No.14/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. antara PT Environmental Network Indonesia vs. PT Putra Putri Fortuna Windu dan PFF International Corporation, putusan Niaga No.19/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst., antara PT. Basuki Pratama Engineering et. al vs. PT. Megarimba Karyatama, yang berpendapat bahwa klausula arbitrase pada perjanjian telah menimbulkan kewenangan absolut bagi lembaga arbitrase yang menisbikan kewenangan Pengadilan Umum termasuk diantaranya Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari Pengadilan Umum)

 

Belakangan pendapat itu diluruskan oleh Mahkamah Agung dengan beberapa pendapat utama, yaitu yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga adalah extra ordinary jurisdiction, sehingga tidak dapat dinisbikan oleh klausula arbitrase (Keputusan Kasasi No.12/K/N/1999), selain itu Pengadilan juga berpendapat bahwa kepailitan berada di luar kekuasaan para pihak sebagai suatu materi yang dapat diperjanjikan bersama dan menimbulkan kewenangan absolut arbitrase, (ps. 615 Rv jo. ps. 5 UU Arbitrase)

 

Setelah itu beberapa putusan mengenai arbitrase dalam kepailitan merujuk kepada putusan Kasasi No.12/K/N/1999 tersebut, namun anehnya putusan terakhir yang kami miliki mengenai arbitrase (Putusan Niaga No.80/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst antara PT Trakindo Utama vs. PT Hotel Sahid Jaya Internasional), dalam putusan Kasasi No.05/K/N/2001 Mahkamah, Agung justru berbalik kepada pendirian semula dan berpendapat bahwa Pengadilan Niaga tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan pailit.

 

Hal ini sesungguhnya menjadi menarik, meskipun secara teoritis jelas posisi kepailitan di hadapan yurisdiksi arbitrase, namun pada prakteknya tidak semudah itu jika kita melihat kepada pendirian pengadilan yang terlihat masih belum berada pada posisi yang tetap.

 

Aria Suyudi, salah satu peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB :
MITRA : Bung Pokrol
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua