Senin, 01 Pebruari 2010

Efektifitas pengangkatan komisaris secara retroaktif

Efektifitas pengangkatan komisaris secara retroaktif

Pertanyaan

Menurut hukum perusahaan yang berlaku di Indonesia, bisakah RUPS menetapkan bahwa pengangkatan seorang Direksi/komisaris berlaku secara retroaktif?

Ulasan Lengkap

Menurut hukum perusahaan yang berlaku di Indonesia, pengangkatan anggota Direksi/Dewan Komisaris untuk pertama kali dilakukan dengan akta pendirian (pasal 94 ayat [2] jo. pasal 111 ayat [2] UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT). Untuk selanjutnya, pengangkatan anggota Direksi/Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS (pasal 94 ayat [1] jo. pasal 111 ayat [1] UU PT).

Untuk menjawab apakah pengangkatan anggota Direksi/Dewan Komisaris bisa ditetapkan berlaku secara retroaktif atau berlaku surut, kita perlu ketahui kapan perubahan anggota Direksi/Dewan Komisaris mulai efektif menurut UU PT.

-    Pengangkatan anggota Direksi mulai efektif sejak dicatat dalam Daftar Perseroan

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Perseroan Terbatas”, perubahan (pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian) anggota Direksi efektif berlaku mempunyai dua sisi:

1)   secara internal, mulai efektif berlaku sejak tanggal keputusan RUPS diambil, kecuali RUPS menentukan secara tegas kapan mulai efektif berlaku,

2)   secara eksternal, sejak pemberitahuan “diterima” dan “dicatat” dalam Daftar Perseroan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Hal itu bertitik tolak dari ketentuan pasal 94 ayat (8) UU PT yang mengatakan:

-       selama belum disampaikan pemberitahuan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi kepada Menteri (menurut pasal 94 ayat [7], jangka waktu pemberitahuan tersebut adalah paling lambat 30 hari sejak tanggal keputusan RUPS),

-     maka Menteri “menolak” setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 94 ayat (8) tersebut, menurut Yahya Harahap, dapat ditarik kesimpulan dan konstruksi hukum, perubahan anggota Direksi baru efektif kepada pihak ketiga, terhitung sejak tanggal perubahan itu “dicatat” dalam Daftar Perseroan oleh Menteri.

-      Efektifnya pengangkatan Dewan Komisaris ditentukan RUPS.

Menurut pasal 111 ayat (5) UU PT, keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, ditentukan atau ditetapkan sendiri dalam keputusan RUPS yang bersangkutan. Apabila keputusan RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, maka saat mulai berlakunya hal-hal tersebut, adalah “sejak ditutupnya” RUPS (pasal 111 ayat [6] UU PT).

Selanjutnya pasal 111 ayat (7) UU PT mengatur bahwa setiap pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris;

1)     “wajib diberitahukan” kepada Menteri,

2)     yang bertugas menyampaikan pemberitahuan adalah Direksi,

3)     jangka waktu pemberitahuan, paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

4)     Menteri “mencatat” pemberitahuan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian dalam Daftar Perseroan.

Dalam hal pemberitahuan tersebut di atas belum dilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi (pasal 111 ayat [8] UU PT).

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada larangan dalam UU PT apabila RUPS menetapkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris berlaku secara retroaktif.

Dari penjelasan sebelumnya, menurut kesimpulan Yahya Harahap, perubahan anggota Direksi baru efektif kepada pihak ketiga, terhitung sejak tanggal perubahan itu “dicatat” dalam Daftar Perseroan oleh Menteri. Demikian halnya dengan perubahan susunan Dewan Komisaris, mengingat ketentuan bahwa untuk perubahan Dewan Komisaris harus diberitahukan dan dicatat dalam Daftar Perseroan; dan Menteri akan menolak pemberitahuan mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris apabila belum dilakukan pemberitahuan perubahan susunan Dewan Komisaris yang sebelumnya.

Konklusi:

-            Dari hal-hal yang tersebut di atas, UU PT tidak mengatur secara eksplisit ketidakbolehan asas retroaktif dalam pengangkatan anggota Direksi/Dewan Komisaris. Namun, dari pasal-pasal dan uraian sebagaimana tersebut di atas, menurut hemat kami, pengangkatan anggota Direksi/Dewan Komisaris tidak dapat berlaku secara retroaktif.

-            Selain itu, apabila berlaku secara retroaktif, akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga yang berkepentingan. Ketidakpastian hukum yang dimaksud adalah tidak diketahui secara pasti siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan PT selama jabatan anggota Direksi/Dewan Komisaris kosong/tidak langkap sampai tanggal diselenggarakannya RUPS untuk mengangkat anggota Direksi/Dewan Komisaris yang baru.

Demikian sejauh yang kami pahami. Semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Simak dan dapatkan tanya-jawab seputar Hukum Perusahaan lainnya dalam buku “Tanya Jawab Hukum Perusahaan” (hukumonline & Visimedia) yang telah beredar di toko-toko buku.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Alfi Renata, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua