Rabu, 27 Januari 2010

Alat uji kebohongan

Alat uji kebohongan

Pertanyaan

1. Bagaimanakah peranan alat uji kebohongan (lie detector) membantu pihak penyidik dalam melakukan pemeriksaan tindak pidana perkosaan pada tahap penyidikan? 2. Sejauh mana keabsahan alat uji kebohongan (lie detector) yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan dan pengakuan dari tersangka tindak pidana perkosaan dalam mencari kebenaran materiil? 3. Bagaimanakah relevansi penggunaan alat uji kebohongan (lie detector) jika dihubungkan dengan alat bukti dan pembuktian menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1981 tentang KUHAP?

Ulasan Lengkap

1.   Alat pendeteksi kebohongan (lie detector) digunakan dalam membantu pihak penyidik dalam melakukan pemeriksaan tindak pidana perkosaan serta tindak pidana lain agar penyidikan dapat berjalan maksimal. Cara kerja lie detector adalah dengan melihat detak jantung, denyut nadi, serta perubahan fisik. Apabila orang yang sedang diperiksa mengatakan sesuatu yang benar, detak jantung dan denyut nadi akan berjalan secara normal. Namun, apabila yang bersangkutan berbohong, maka akan ada perubahan fisik dari detak jantung atau denyut nadi.

Dalam praktiknya, lie detector digunakan hanya untuk mengecek apakah seorang tersangka berbohong atau tidak saat memberikan keterangan kepada penyidik.

 

2.   Seperti kami jelaskan dalam poin 1, lie detector digunakan hanya untuk mengecek sebuah keterangan. Selain itu, ada kecenderungan penyidik tidak terlalu mengandalkan lie detector dalam melaksanakan tugasnya karena akurasi alat tersebut diragukan. Ketua Asosiasi Psikolog Forensik Indonesia Yusti Probowati Rahayu, mengungkapkan bahwa ada beberapa pendapat yang menyatakan hasil dari lie detector bisa dimanipulasi dengan cara membuat kondisi tegang bagi orang yang akan diujikan kebohongan.

Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala mengemukakan bahwa beberapa kendala yang mengganggu akurasi alat uji kebohongan. Jika yang bersangkutan berada dalam kondisi nervous (gugup), stress, lelah, atau sakit. Selain itu, kondisi di mana sebetulnya yang bersangkutan juga sudah amat terlatih menghadapi uji kebohongan, sehingga mampu meng-handle pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Dengan begitu, hasil dari alat uji kebohongan ini bisa saja menampilkan suatu pola yang tidak menunjukkan kalau orang tersebut berbohong.

 

3.   Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hasil dari lie detector tidak diakui sebagai alat bukti, melainkan hanya sebagai sarana interogasi. Hasil dari lie detector hanya dapat digunakan sebagai alat bukti apabila hasil lie detector itu diungkapkan oleh psikolog dalam konteks persidangan karena dapat dijadikan sebagai keterangan ahli. Jadi, yang menjadi alat bukti itu keterangan atas analisa hasil lie detector, dan bukan hasil lie detector itu sendiri. Demikian menurut Yusti Probowati (lebih jauh baca: Lie Detector Tidak Populer Dalam Penanganan Kasus Korupsi di www.hukumonline.com). Sementara, ada pula yang berpendapat bahwa hasil lie detector bernilai sebagai petunjuk.

 
Demikian penjelasan kami. Semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Alfi Renata, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua