Senin, 22 Maret 2010

Sengketa Tanah

Sengketa Tanah

Pertanyaan

Keluarga saya mempunyai kasus sengketa tanah. Awalnya, kasus sengketa tanah ini telah dimenangkan oleh keluarga saya sampai tingkat MA dan telah dilakukan eksekusi atas tanah tersebut. Setalah 8 tahun berlalu pihak musuh menggugat kembali sengketa tanah tersebut dan gugatan mereka dikabulkan atau menang, tetapi mereka tidak melakukan eksekusi karena di dalam putusan pengadilan tidak menyebutkan untuk eksekusi seperti putusan pengadilan kami waktu itu (putusan pengadilan kami waktu itu menyebutkan perintah eksekusi atas tanah tersebut). Sekarang tanah tersebut akan dibangun oleh pihak musuh tersebut> Mohon solusinya.

Ulasan Lengkap

Kami asumsikan bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak lawan anda tersebut adalah mengenai objek gugatan yang sama dan para pihak yang sama. Gugatan tersebut melanggar asas nebis in idem, yaitu seseorang tidak diperbolehkan kembali mengajukan gugatan atau permohonan yang substansinya sama dengan gugatan atau permohonan yang sudah diputus sebelumnya. Dengan demikian, anda dapat mengajukan upaya hukum terhadap putusan gugatan II ini. 

Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap masalah ini terbagi pada dua kondisi: 

1.      Apabila putusan pengadilan atas gugatan II belum berkekuatan hukum tetap, maka anda dapat mengajukan upaya hukum biasa terhadap gugatan ini. Apabila gugatan tersebut diputus pada tingkat: 

a)     Pengadilan Negeri, maka anda dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi;

b)     Pengadilan Tinggi, maka anda dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. 

2.      Apabila gugatan tersebut telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka anda dapat mengajukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali (PK), atas gugatan tersebut. 

Sebagaimana diatur pada pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004, peninjauan kembali dapat diajukan dengan alasan-alasan di bawah ini: 

a)     Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan kepada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

b)     Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

c)     Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;

d)     Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

e)     Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. 

Uraian lebih lanjut mengenai PK anda dapat menyimak jawaban mitra kami Luhut M.P. Pangaribuan di sini

Demikian sejauh yang kami ketahui. Semoga bermanfaat.

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua