Senin, 15 Maret 2010

Kewenangan Hukum di Atas Pesawat Berbendera

Kewenangan Hukum di Atas Pesawat Berbendera

Pertanyaan

Yth. Bung Pokrol, saya ingin bertanya apabila terjadi contoh kasus posisi seperti ini; sebuah pesawat terbang berbendera Indonesia terbang dari Jakarta menuju Amerika. Saat pesawat tersebut sedang berada di atas daratan Filipina terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh WNA Inggris terhadap WNI. Ketika sampai di bandara Amerika, WNA Inggris tersebut ditangkap oleh Kepolisian Amerika. Yang ingin saya, tanyakan hukum mana yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut? Mengingat locus delicti-nya ada di atas daratan Filipina, sedangkan dilakukan di dalam pesawat berbendera Indonesia dan pelakunya adalah WNA Inggris? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

Konsep kuncinya adalah asas teritorialitas. Dalam hukum Internasional dikenal beberapa asal kedaulatan:

1.      Berdasarkan wilayah, misalnya garis batas negara (territorial sovereignty).

2.      Berdasarkan nasionalitas aktif, misalnya jika warga negara Indonesia melakukan kejahatan di negara lain maka lembaga peradilan Indonesia mempunyai yurisdiksi atas kejahatan tersebut.

3.      Berdasarkan nasionalitas pasif, contoh warga negara Indonesia dikenakan sebuah kejahatan, misalnya pelanggaran hak politik dan sipil dalam ICCPR, lain maka lembaga peradilan Indonesia mempunyai yurisdiksi atas kejahatan tersebut.

4.      Yurisdiksi universal yang umumnya hanya diterapkan dalam jenis kejahatan internasional atau yang masuk dalam kategori peremptory norms. Contoh, genosida, perbudakan, dan pembajakkan Kapal Lau (piracy dalam konteks United Nations Convention of the Law Of the Seas). Konsep ini memungkinkan negara ketiga (bukan tempat terjadinya kejahatan atau tidak ada warga negara yang melakukan atau menderita atas kejahatan tersebut) untuk membuktikan legal standing dan mengadili kejahatan tersebut dalam wilayahnya sendiri.  

Meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan namun dalam prakteknya asas teritorialitas merupakan asas terkuat jika terjadi konflik jurisdiksi antara keempat asas di atas.

Perlu diketahui bahwa pesawat sipil bukan perpanjangan teritorialitas dari sebuah negara sebagaimana halnya lingkungan duta besar dan kapal perang berbendera Indonesia untuk tujuan exercise of sovereign rights. Prinsip ini dikukuhkan dalam pasal 1 Convention of International Civil Aviation atau lebih dikenal sebagai Chicago Convention 1944 yang menyatakan;

“The contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory.”

Dalam hal pesawat terbang sipil berasal dari Indonesia dengan maskapai penerbangan Indonesia, Garuda misalnya, maka Indonesia tidak serta merta mempunyai yurisdiksi untuk mengadili kejahatan dalam pesawat. Tetapi, asas yang bisa digunakan pengadilan Indonesia adalah nasionalitas pasif karena yang dibunuh adalah warga Indonesia. Asas yang bisa digunakan Pengadilan Inggris adalah nasionalitas aktif, sementara pengadilan Filipina bisa menggunakan asas teritorialitas.

Secara normatif ketiga negara bisa melakukan penyidikan hingga pemeriksaan pengadilan. Artinya,  tidak ada pelanggaran norma hukum internasional jika salah satu negara melaksanakan hak berdaulatnya.

Permasalahan yang muncul adalah apakah ada nebis in idem atau double jeopardy jika Pengadilan Indonesia, Inggris, dan Filipina menjatuhkan hukuman kepada orang yang sama. Umumnya, pengaturan ini akan dilakukan dengan diplomasi atau melalui perjanjian, misalnya dengan perjanjian ekstradisi.

Kesimpulan, Hukum Inggris, Filipina dan Indonesia bisa diterapkan dalam kasus ini. Pertanyaan penting adalah jika terjadi konflik yurisdiksi maka apa yang harus dilakukan? Umumnya, negara-negara itu bisa menegosiasikannya atau kita harus merujuk pada perjanjian ekstradisi bilateral maupun multilateral ketiga negara tersebut.

Demikian sejauh yang kami ketahui. Semoga bermanfaat.

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Harjo Winoto
MITRA : Bung Pokrol
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua