Rabu, 09 June 2010

Kekuatan Hukum Nota Pemeriksaan

Kekuatan Hukum Nota Pemeriksaan

Pertanyaan

Bagaimana kekuatan hukum dari nota pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Dirjen PPK yang isinya: menyatakan bahwa jenis pekerjaan yang kami lakukan adalah berhubungan langsung dgn proses produksi sehingga tidak boleh di-outsourcing-kan, dengan kata lain menurut UU 13/2003 pasal 66 ayat 4 demi hukum hubungan kerja kami beralih ke pemberi kerja. Namun kenyataannya pihak perusahaan menolak melaksanakan ketetapan nota tersebut dengan alasan nota tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Bagaimana kami menyikapinya? Terima kasih atas bantuannya.

Ulasan Lengkap

Kami asumsikan Dirjen PPK yang Anda sebutkan dalam pertanyaan merujuk pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. Nota pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Dirjen PPK tersebut berisi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dirjen PPK terhadap institusi pemberi kerja. Oleh karena itu, nota tersebut memang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena hanya berupa hasil pemeriksaan.

 

Dalam Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. B.101/M/BW/W.26/V/1988 tanggal 14 Mei 1988, diatur bahwa dalam nota pemeriksaan disertakan petunjuk-petunjuk untuk meniadakan pelanggaran/melaksanakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Selanjutnya, bagi pengusaha yang tidak memperhatikan petunjuk yang diberikan dalam nota pemeriksaan tersebut akan dibuatkan Berita Acara Projustitia untuk diajukan ke Pengadilan.

 

Jadi, Anda dapat mengadukan perusahaan pemberi kerja Anda yang tidak menjalankan hasil nota pemeriksaan tersebut kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat, agar selanjutnya dilakukan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Untuk proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu:

 

1.      Mengadakan perundingan bipartit (antara pekerja dan pengusaha) secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

2.      Apabila dalam waktu 30 hari setelah perundingan dimulai tidak tercapai kesepakatan, upaya selanjutnya adalah perundingan tripartit, yaitu dengan melibatkan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi setempat. Pada tahap ini, Anda perlu mengajukan bukti-bukti bahwa perundingan bipartit telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan.

3.      Apabila perundingan tripartit tetap tidak menghasilkan kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan perselisihan ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial.

 

Demikian sejauh yang kami tahu. Semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

2.      Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. B.101/M/BW/W.26/V/1988 perihal Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan di Perusahaan, tanggal 14 Mei 1988

 
 

Simak dan dapatkan tanya-jawab seputar Hukum tenaga kerja lainnya dalam buku “53 Tanya Jawab Seputar Tenaga Kerja” (hukumonline dan Visimedia) yang telah beredar di toko-toko buku.

 
 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua