Kamis, 10 Juni 2010

Status Tanah

Status Tanah

Pertanyaan

Pada tahun 1982, pak Amir meminjamkan kepada pak Budi sejumlah uang dengan jaminan sertifikat hak milih sebidang tanah atas nama pak Budi. Karena keberadaan pak Budi tidak diketahui sampai sekarang, bagaimana status kepemilikan tanah tersebut? Mengingat pak Budi tidak pernah menyelesaikan kewajibannya sampai sekarang, apakah pak Amir dapat mengajukan permohonan balik nama atas sertifikat tanah milik pak Budi yang menjadi agunan? (Setelah dilakukan penelitian, tanah yang dijadikan agunan, masih atas nama pak Budi)

Ulasan Lengkap

Untuk utang-piutang yang dijamin dengan tanah, maka bentuk jaminannya haruslah berupa Hak Tanggungan. Hal ini diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UU Agraria) jo. UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU HT), bahwa Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai bisa dijadikan jaminan atas utang dengan dibebani Hak Tanggungan. Tata cara pembebanan Hak Tanggungan dimulai dengan tahap pemberian Hak Tanggungan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang dan dibuktikan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan diakhiri dengan tahap pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan setempat.

 

Pasal 6 UU HT selanjutnya mengatur bahwa apabila debitur wanprestasi, maka pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

 

Apabila tanah tersebut benar dijaminkan dengan Hak Tanggungan, maka Pak Amir bisa mengeksekusi tanah tersebut melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Jadi, yang dapat dilakukan Pak Amir bukan menjual tanah tersebut, melainkan melelang tanah tersebut dan mengambil pelunasan piutangnya (pasal 20 ayat [1] UU HT).

 

Akan tetapi, apabila ternyata tanah tersebut tidak dijaminkan dengan Hak Tanggungan, maka piutang tersebut menjadi piutang biasa, yang tidak dijaminkan dengan jaminan khusus. Dalam hal tidak ada jaminan khusus demikian, berlaku ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang jaminan umum:

 

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

 

Dalam hal berlaku jaminan umum ini, maka yang dapat dilakukan Pak Amir adalah mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan. Apabila benar terjadi utang piutang dan Pak Budi telah gagal memenuhi kewajibannya, maka gugatan tersebut akan dikabulkan oleh pengadilan. Dengan dikabulkannya gugatan ini, Pak Amir dapat memintakan eksekusi terhadap harta Pak Budi, agar dijual untuk melunasi utangnya tersebut.

 
Demikian sejauh yang kami tahu.
 
Dasar hukum:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie atau BW, Staatsblad 1847 No. 23)
  2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria
  3. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah
 

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua