Senin, 05 Juli 2010

Kuasa Umum atau Kuasa Khusus?

Kuasa Umum atau Kuasa Khusus?

Pertanyaan

Dengan hormat, terima kasih atas jawaban atas pertanyaan saya terdahulu. Perlu saya sampaikan bahwa yang ada dua akta notaris yaitu Akta Pengikatan Jual Beli (APJB) dan Akta Surat Kuasa. Di dalam Akta Pengikatan Jual Beli tercantum: “Pihak Pertama memberi Kuasa kepada Pihak Kedua dan seterusnya, untuk mengurus pemindahan hak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemindahan hak.” Sedangkan, Surat Kuasa berjudul Surat Kuasa saja yang di dalamnya tercantum: “Khusus untuk dan nama, karena itu mewakili pemberi kuasa di mana saja dan terhadap siapapun juga, dalam segala hal dan untuk segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan, pengawasan maupun pemilikan, satu dan lain Khusus guna menjual dan memindahkan serta menyerahkan hak-hak atas tanah kami, kepada siapa saja yang bersedia membeli dan menerima pemindahan serta penyerahannya, termasuk kepada penerima kuasa sendiri, satu dan lain untuk harga serta menurut syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian yang dianggap baik atau disetujui oleh penerima kuasa. Untuk keperluan tersebut menghadap di mana perlu, serta menghubungi instansi-instansi yang berkepentingan, memberikan keterangan-keterangan dan laporan, membuat atau suruh membuat akta dan lain-lain surat dan menandatangani Akte Jual beli di hadapan Pejabat yang berwenang, menentukan harga penjualan, menerima harga penjualan tersebut dan untuk itu memberikan kwitansinya, menyerahkan apa yang dijual/dipindahkan itu kepada pembelinya dan menerima tanda penerimaannya, memilih domicilie dan selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang diharuskan atau dianggap perlu dan berguna oleh penerima kuasa ini, satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya tanpa pengecualian berupa apapun juga, yang walaupun kata demi kata tidak tercantum dalam akta ini, dengan kesanggupan akan mengesahkan dan menyetujui segala tindakan dari penerima kuasa dengan ikatan menurut Undang-Undang. Kuasa ini diberikan tanpa hak untuk memindahkannya kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya.” Jadi tidak ada unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa. Yang saya tanyakan: 1. Apakah Surat Kuasa tersebut di atas Kuasa Umum atau Kuasa Khusus? 2. Peraturan atau perundangan mana yang dimaksud Ibu Surat Kuasa Umum tidak boleh dipakai dalan Jual Beli Tanah? Atas perhatian/bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

1.      Surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih (pasal 1975 KUHPer). Dalam surat kuasa khusus, di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi, karena ada tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus.

 

Mengenai unsur tidak dapat dipindahkan ke pihak lain, itu merupakan salah satu hak yang dapat dimasukkan dalam pemberian kuasa, yaitu hak substitusi, sebagaimana diatur dalam pasal 1803 KUHPer. Hak substitusi tersebut memberikan hak bagi penerima kuasa untuk mensubstitusikan kewenangannya sebagai penerima kuasa kepada orang lain untuk bertindak sebagai penggantinya. Jadi, kata-kata “Kuasa ini diberikan tanpa hak untuk memindahkannya kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya” bukan menunjukkan bahwa surat kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali, namun menunjukkan bahwa penerima kuasa tidak boleh menunjuk orang lain untuk menggantikannya melaksanakan kuasa tersebut.

 

2.      Pasal 1796 KUHPer menyatakan bahwa pemberian kuasa yang dirumuskan dengan kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Pasal ini selanjutnya menjelaskan bahwa untuk memindahtangankan benda-benda, atau sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

 

Jadi, surat kuasa umum hanya boleh berlaku untuk perbuatan-perbuatan pengurusan saja. Sedangkan, untuk memindahtangankan benda-benda, atau sesuatu perbuatan lain yang hanya boleh dilakukan oleh pemilik, tidak diperkenankan pemberian kuasa dengan surat kuasa umum, melainkan harus dengan surat kuasa khusus.

 

Demikian hemat kami. Semoga bermanfaat.

 

Bagi pembaca yang ingin menyimak jawaban kami sebelumnya untuk penanya yang sama, silahkan klik di sini.

 

Dasar hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie atau BW, Staatsblad 1847 No. 23)

 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua