Jumat, 03 September 2010

Status Karyawan Karena Perubahan Kepemilikan Perusahaan

Status Karyawan Karena Perubahan Kepemilikan Perusahaan

Pertanyaan

Bapak / Ibu Yth, Saat ini saya bekerja di satu perusahaan (perusahaan A) yang bergerak di bidang Jasa Pertambangan (perusahaan terbuka – Tbk). Sebelumnya, perusahaan ini adalah PMA (Penanaman Modal Asing) dan satu tahun yang lalu kepemilikannya menjadi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) karena sahamnya dibelikan oleh perusahaan national/holding company (perusahaan B). Karena perubahan kepemilikan maka banyak terjadi perubahan salah satunya departemen tempat saya bekerja, di mana saya dan teman yang sebelumnya berstatus sebagai karyawan perusahaan A oleh manajemen baru status kami dipindahkan menjadi karyawan B (bekerja untuk holding company dengan memberikan pelayanan untuk seluruh perusahaan di bawah control holding company). Dari proses pemindahan ini hanya dilakukan secara verbal tanpa ada dokumen tertulis. Awal Agustus 2010, salah satu teman kami ingin mengundurkan diri dan telah menyerahkan surat pengunduran diri ke perusahaan B (holding company). Dari proses pengunduran diri ini ternyata HR holding company mengatakan bahwa hak-hak yang dibayarkan adalah hanya gaji terakhir (final salary). Padahal sewaktu kami bekerja untuk perusahaan A, sesuai dengan yang tertulis di peraturan perusahaan A yang saat ini masih berlaku bahwa setiap karyawan yang mengundurkan diri mendapatkan Uang Penghargaan (UP) plus gaji terakhir dan cuti tahun yang belum diambilkan. Pertanyaan: 1. Apakah dengan tidak adanya dokumen tertulis yang kami tandatangani kami masih menjadi bagian dari karyawan perusahaan A? Artinya, syarat-syarat kerjanya kami masih mengacu ke peraturan perusahaan A bukan peraturan perusahaan B (secara badan hukum). 2. Apakah teman saya berhak untuk menuntut Uang Penghargaan? Bila berhak, apakah dasar hukumnya/peraturannya selain peraturan perusahaan A? Mohon bantuannya. Terima kasih, Salam, Irwan.

Ulasan Lengkap

1.      Pada saat terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan, pekerja berhak untuk menolak melanjutkan hubungan kerja. Hal ini diatur dalam pasal 163 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apabila ternyata pekerja tidak mengajukan penolakan, maka hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha tetap ada, tidak putus.

 

Mengenai tidak adanya dokumen yang Anda tanda tangani, sepanjang pengetahuan kami, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan adanya dokumen tertulis yang ditandatangani oleh pekerja dalam hal terjadi peralihan status kepegawaian. Dengan beralihnya status Anda menjadi pekerja perusahaan B, maka tentunya Anda tunduk pada peraturan perusahaan B.

 
 

2.      Pasal 162 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima meliputi:

 

(a) cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

(b) biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja;

(c) penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;

(d) hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

 

Jadi, untuk pekerja yang mengundurkan diri, berhak untuk mendapatkan uang penggantian hak.

 

Demikian yang kami ketahui, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

 
 

Simak dan dapatkan tanya-jawab seputar Hukum tenaga kerja lainnya dalam buku “53 Tanya Jawab Seputar Tenaga Kerja” (hukumonline dan Visimedia) yang telah beredar di toko-toko buku.

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua