Senin, 30 Agustus 2010

Tentang Kontraktor

Tentang Kontraktor

Pertanyaan

Maaf saya masih awam tentang hukum, untuk itu mohon pencerahaannya. Yang ingin saya tanyakan, selama ini setiap kontraktor atau developer atau apapun sebutannya dalam hal pembangunan dengan mutu yang kurang baik atau bisa juga disebut mutu jelek, selalu lolos dalam jeratan hukum. Apakah ada undang-undang yang mengatur khusus tentang kontraktor, seperti teman saya bilang, lex spesialis-nya? Atas jawabannya saya sampaikan terima kasih.

Ulasan Lengkap

Kami asumsikan yang Anda sebut sebagai developer/kontraktor tersebut adalah penyedia jasa konstruksi. Untuk badan usaha demikian, memang ada pengaturannya, antara lain dalam:

 

1)     Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (“UU 18/1999”)

2)     Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“UU 28/2002”) dan

3)     Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

 

Pasal 1 angka 4 UU 18/1999, penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Undang-Undang ini selanjutnya mengatur mengenai kualifikasi dan sertifikasi yang wajib dimiliki oleh penyedia jasa konstruksi.

 

Untuk mutu bangunan yang kurang baik, pasal 25 UU 18/1999 menyatakan bahwa penyedia jasa konstruksi bertanggung jawab atas kegagalan bangunan, paling lama 10 tahun sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Kegagalan ini harus dinilai oleh pihak ketiga selaku pihak ahli.

 

Pasal 38 UU 18/1999 memberikan hak bagi masyarakat yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Gugatan tersebut berupa tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu dan/atau tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata, dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Selain gugatan di atas, pasal 47 UU 28/2002 diatur bahwa orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam undang-undang ini sehingga mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi dapat dipidana kurungan dan/atau denda.

 

Selain ketentuan di atas Anda juga bisa menggunakan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU 8/1999”). Menurut pasal 4 huruf b UU 8/1999, konsumen (dalam hal ini pengguna jasa kontraktor) berhak mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Pasal 4 huruf g UU 8/1999 juga mengatur bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Caranya dengan mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau melalui pengadilan, sebagaimana diatur dalam pasal 45 UU 8/1999.

 
Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2.      Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.      Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua