Rabu, 15 September 2010

Transaksi Keuangan Perusahaan PMA

Transaksi Keuangan Perusahaan PMA

Pertanyaan

Sehubungan dengan perkembangan penanaman modal asing maka ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan yaitu: 1. Apakah penyetoran modal untuk suatu perusahaan penanaman modal asing (PMA) dapat disetorkan di bank asing di luar wilayah Republik Indonesia? 2. Apakah untuk kegiatan transaksi keuangan perusahaan PMA (seperti pembayaran gaji pegawai, pembayaran tagihan dan/atau penerimaan dana) harus melalui bank yang berbadan hukum Indonesia atau dapat melalui bank asing di luar wilayah Republik Indonesia? Kami mohon jawabannya. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Ulasan Lengkap

 

1.      Dalam pendirian Perseroan Terbatas (“PT”), tidak ada larangan untuk menyetor modal ke rekening pada bank asing. Prasyarat terkait penyetoran modal yang ditentukan yaitu bahwa modal sudah harus disetorkan pada saat pengesahan.

Selain itu, dalam Pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan dijelaskan bahwa dalam hal penyetoran modal berupa uang, bukti penyetoran modal Perseroan tersebut dapat berupa:

a)     bukti setoran atau keterangan bank atas nama perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri; atau

b)     pernyataan telah menyetor modal perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta anggota Dewan Komisaris perseroan.

Dari pasal itu dapat dilihat bahwa yang dipermasalahkan adalah bahwa benar modal perseroan telah disetorkan. Mengenai bank mana yang menjadi tempat penyetoran modal tidak menjadi masalah. Mengenai bukti setoran ini juga diperkuat dengan pengumuman oleh Tim Restrukturisasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tertanggal 28 Desember 2009 pada situs http://www.sisminbakum.go.id/index.php.

 

2.      Untuk kegiatan transaksi keuangan, juga tidak ada keharusan untuk menggunakan bank yang berbadan hukum Indonesia. Jadi, diserahkan pada kebijakan masing-masing perusahaan untuk menggunakan bank(-bank) apa untuk melakukan transaksi-transaksi keuangannya.

 
Demikian yang kami ketahui, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua