Selasa, 28 September 2010

Perusahaan Tutup atau Merger

Perusahaan Tutup atau Merger

Pertanyaan

Dear hukum online, Saya sudah bekerja selama 2 tahun di salah satu anak perusahaan sebuah company group di Jakarta. Perusahaan ini adalah hasil perusahaan asing yang baru masuk ke Indonesia pada 2008 lalu dengan pembagian saham 50:50 dengan perusahaan lokal. Dikarenakan efek krisis ekonomi yang melanda Eropa dan sekitarnya maka awal tahun 2010 mereka menjual seluruh saham ke perusahaan lokal tersebut. Seiring berlalunya waktu sampai dengan sekarang perusahaan mengalami nonprofit dan tidak bisa bertahan sampai dengan akhir tahun ini. Saya ingin menanyakan mengenai status seorang karyawan bilamana perusahaan tempat tersebut akan tutup karena merugi/nonprofit atau ada kemungkinan di-merger dengan salah satu anak perusahaan 1 group lainnya. Kemungkinan yang akan muncul adalah; 1. Dirumahkan 2. Ikut merger dengan perusahaan baru. Sampai sekarang tidak ada kejelasan seakan-akan ingin membuat karyawan tidak betah dengan situasi yang ada sehingga mendorong untuk mengundurkan diri. Saya ingin menanyakan mengenai Hak sebagai karyawan, berupa penggantian materi/pengabdian selama bekerja apabila saya dirumahkan. Terima kasih.

Ulasan Lengkap

Dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan, sebenarnya tidak dikenal istilah “dirumahkan”. Namun dari cerita Anda, kami asumsikan yang Anda maksud dengan “dirumahkan” adalah pemutusan hubungan kerja (“PHK”). Menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”), pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

 
Pasal 61 UUK mengatur bahwa perjanjian kerja berakhir apabila:
 

a)    pekerja meninggal dunia;

b)    berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

c)    adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

d)    adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

 

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima (pasal 156 UUK). Perhitungan uang pesangon ini didasarkan pada lamanya masa kerja Anda. Untuk pekerja yang masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, maka ia berhak mendapat pesangon sebesar 3 (tiga) bulan upah. Sedangkan untuk uang penghargaan masa kerja sendiri baru didapatkan apabila masa kerja anda sudah mencapai 3 (tiga) tahun.

 

Selain pesangon dan uang penghargaan masa kerja, seorang pekerja yang di-PHK juga berhak memperoleh uang penggantian hak, yaitu:

 

a)    cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b)    biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja;

c)    pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;

d)    hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

 

Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua