Rabu, 29 September 2010

Pertanggungjawaban Outsourcing Tenaga Kerja

Pertanggungjawaban Outsourcing Tenaga Kerja

Pertanyaan

Sejauh mana pertanggungjawaban outsourcing, apabila ada tenaga kerjanya yang melakukan tindakan pencurian atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan? Apakah pihak outsourcing bisa dituntut ganti rugi atas hal tersebut? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

 

Hubungan kerja yang timbul dalam kerangka kerja outsourcing adalah antara Pekerja dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja. Dengan demikian peraturan perusahaan yang dipakai adalah peraturan perusahaan yang dikeluarkan oleh Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja dan bukan peraturan perusahaan dari Perusahaan Pemberi Kerja. Jadi, apabila terjadi pencurian atau kelalaian yang dilakukan oleh si pekerja yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan Pemberi Kerja, maka Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja yang dapat menjatuhkan sanksi terhadap pekerja yang bersangkutan.

 

Dalam konteks permasalahan di atas, apakah Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja juga bisa dituntut oleh Perusahaan Pemberi Kerja? Hal ini kembali pada perjanjian pemborongan pekerjaan antara Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja dengan Perusahaan Pemberi Kerja. Apabila dalam perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut diatur bahwa Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pekerja yang disediakannya, maka pihaknya dapat digugat pembayaran ganti kerugian oleh Perusahaan Pemberi Kerja.

 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua