Kamis, 07 October 2010

Status Hukum RUPS yang Belum Diberitahukan Kepada Menteri Hukum dan HAM

Status Hukum RUPS yang Belum Diberitahukan Kepada Menteri Hukum dan HAM

Pertanyaan

Pernyataan Keputusan RUPS yang merubah susunan pengurus PT (Notulen RUPS) apakah sudah bisa efektif berlaku walaupun belum dituangkan dalam akta perubahan Anggaran Dasar dan belum diberitahukan ke Menteri Hukum dan HAM? Bagaimana status tindakan hukum Direksi yang diangkat bedasarkan RUPS yang belum diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM tersebut, misalnya pembukaan rekening giro di bank dan penandatanganan perjanjian bisnis oleh direksi baru? Mohon Penjelasan.

Ulasan Lengkap

 

Penggantian susunan Dewan Direksi suatu perseroan terbatas (“PT”) wajib untuk diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM, untuk dicatat dalam Daftar Perseroan. Hal ini sesuai dengan pasal 94 ayat (7) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Pemberitahuan ini wajib dilaksanakan dalam waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal keputusan rapat umum pemegang saham (“RUPS”).

 

Dalam hal pemberitahuan penggantian susunan Dewan Direksi tersebut belum diberitahukan pada Menteri, ini artinya susunan Dewan Direksi tersebut belum tercatat dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri. Pasal 94 ayat (8) UUPT selanjutnya menjelaskan bahwa Menteri akan menolak semua permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar (“AD”) yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam Daftar Perseroan tersebut.

 

M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku “Hukum Perseroan Terbatas” selanjutnya menjelaskan bahwa efektivitas keberlakuan perubahan susunan Dewan Direksi yang demikian terbagi dua:

 

1.      Secara internal, perubahan susunan itu berlaku sejak tanggal keputusan RUPS diambil, kecuali jika RUPS tersebut dengan tegas menentukan kapan perubahan itu efektif berlaku

2.      Secara eksternal, perubahan susunan itu berlaku sejak pemberitahuan diterima dan dicatat dalam Daftar Perseroan oleh Menteri Hukum dan HAM. Hal ini terkait dengan ketentuan pasal 94 ayat (3) UUPT bahwa Menteri akan menolak seluruh permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan AD yang dilakukan oleh Dewan Direksi yang belum terdaftar dalam Daftar Perseroan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perubahan Dewan Direksi terhadap pihak ke-3 baru berlaku sejak tanggal perubahan itu dicatat dalam Daftar Perseroan.

 

Karena perubahan dewan direksi terhadap pihak ketiga baru berlaku sejak dicatat dalam Daftar Perseroan, ini artinya Dewan Direksi yang belum dicatatkan belum berwenang untuk mewakili perseroan untuk berurusan dengan pihak ketiga.

 

Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

 
 

Simak dan dapatkan tanya-jawab seputar hukum perusahaan lainnya dalam buku “Tanya Jawab Hukum Perusahaan” (hukumonline dan Visimedia) yang telah beredar di toko-toko buku.

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua