Senin, 19 September 2011

Bagaimana Mengakses Daftar Perusahaan di Indonesia?

Bagaimana Mengakses Daftar Perusahaan di Indonesia?

Pertanyaan

Berdasarkan UU Perseroan Terbatas, setiap perusahaan yang berdiri di Indonesia haruslah didaftarkan pada Kemenkumham, apakah masyarakat umum dapat mengakses daftar perusahaan yang didaftarkan pada Kemenkumham tersebut? Apabila masyarakat umum dapat mengakses bagaimana prosedurnya? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), akta pendirian perseroan harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Pengesahan akta pendirian dilakukan melalui jasa teknologi informasi Sistem Administrasi Badan Hukum ("SABH") secara elektronik (lihat Pasal 9 UUPT).

 

Sampai saat ini, akses SABH hanya dimiliki oleh setiap Notaris yang memiliki izin praktik yang sah di wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat umum tidak dapat mengakses atau melakukan pendaftaran akta perusahaan secara langsung ke Kementerian Hukum dan HAM.

 

Patut diketahui pula bahwa setelah disahkan maka Menteri akan mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara (“TBN”), sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) UUPT. TBN tersebut dapat kita akses dengan membeli buku-buku himpunan TBN.

 

Demikian penjelasan kami. Semoga cukup membantu.

 

Dasar hukum:

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua