Selasa, 02 November 2010

Sewa Menyewa Aset oleh Bank

Sewa Menyewa Aset oleh Bank

Pertanyaan

Apa sebuah bank boleh menyewakan aset (gedung, ruangan kantor, mess, rumah dinas, ruang pertemuan, tanah, mobil) miliknya kepada pihak luar? Kalau dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan usaha sewa menyewa bukan termasuk dalam jenis usaha Bank Umum, namun dalam prakteknya beberapa bank masih menyewakan aset tersebut kepada pihak ketiga. Mohon penjelasannya, Salam Anto.

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Menurut pasal 5 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU No. 7/1992”), Bank dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

 

Untuk Bank Umum, kegiatan usahanya dibatasi dalam pasal 6 dan pasal 7 UU No. 7/1992 dan perubahannya dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 (“UU No. 10/1998”). Usaha sewa menyewa, memang tidak termasuk dalam salah satu bentuk usaha yang diperbolehkan dalam Undang-Undang tersebut. Pasal 10 huruf c UU No. 7/1992 selanjutnya melarang Bank Umum untuk melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang sudah ditentukan dalam pasal-pasal di atas.

 

Sedangkan untuk BPR, kegiatan usahanya dibatasi dalam pasal 13 UU No. 7/1992dan pasal 9 UU No. 10/1998. Usaha sewa menyewa, juga tidak termasuk dalam kegiatan usaha yang diperbolehkan untuk Bank. Pasal 14 huruf e UU No. 7/1992 selanjutnya melarang BPR melakukan kegiatan usaha di luar yang sudah ditentukan dalam pasal-pasal tersebut.

 

Jadi, bank tidak boleh melakukan usaha persewaan, termasuk menyewakan asetnya sendiri

 

Memang ada sejumlah gedung perkantoran yang memakai nama bank-bank. Tetapi, itu bukan berarti gedung tersebut milik bank yang namanya digunakan, dan bukan bank tersebut yang menyewakan pada tenant-nya. Contohnya, pada gedung Graha Mandiri yang terletak di Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta Pusat, yang memakai nama Bank Mandiri. Akan tetapi, gedung ini bukan milik Bank Mandiri, melainkan milik PT Bumi Daya Plaza. Hal ini dapat Anda lihat di sini.

 

Contoh lainnya adalah Gedung BRI Tower. Berdasarkan salah satu artikel hukumonline.com (Atas Dasar Wanprestasi, BRI Minta Gedung BRI II Dikembalikan), PT Mulia Persada Pasific dan Dana Pensiun BRI melakukan perjanjian Build, Operate and Transfer (BOT) untuk pengelolaan Gedung BRI Tower. Jadi, yang mengelola dan menyewakan gedung tersebut adalah PT Mulia Persada Pacific, bukan BRI sebagai banknya.

 

Demikian yang kami ketahui, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:
1.      Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

2.      Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua