Kamis, 08 June 2017

Bolehkah TKA Menjabat Sebagai Presiden Direktur?

Bolehkah TKA Menjabat Sebagai Presiden Direktur?

Pertanyaan

Apakah seorang TKA bisa menjadi seorang pemimpin dalam perusahaan, misalnya menjadi seorang President Director? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul TKA Seorang Presiden Direktur yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 28 Oktober 2010.

 

Intisari:

 

 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang penggunaan TKA untuk menduduki jabatan yang mengurusi personalia serta beberapa jabatan lainnya.

 

Lalu apakah boleh jabatan Direktur Utama atau President Director diisi oleh TKA? Jawabannya adalah boleh, kecuali untuk jabatan yang mengurusi personalia, seperti Direktur Personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu yang disebut dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Kami asumsikan yang Anda maksud dengan TKA adalah Tenaga Kerja Asing. Mengenai TKA, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) mengatur mengenai larangan penggunaan TKA untuk menduduki jabatan yang mengurusi personalia serta jabatan-jataban tertentu lainnya. Larangan ini diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU Ketenagakerjaan:

 

Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu.

 

Jabatan-Jabatan yang Dilarang Diduduki TKA

Jabatan-jabatan tertentu apa yang dimaksud? Untuk menjawabnya, kita merujuk pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing (“Kepmenakertrans 40/2012”).

 

Lampiran Kepmenakertrans 40/2012 secara spesifik menyebutkan jabatan-jabatan yang dilarang untuk diduduki oleh TKA di Indonesia, yaitu:

1.    Direktur Personalia (Personnel Director);

2.    Manajer Hubungan Industrial (Industrial Relation Manager);

3.    Manajer Personalia (Human Resource Manager);

4.    Supervisor Pengembangan Personalia (Personnel Development Supervisor);

5.    Supervisor Perekrutan Personalia (Personnel Recruitment Supervisor);

6.    Supervisor Penempatan Personalia (Personnel Placement Supervisor);

7.    Supervisor Pembinaan Karir Pegawai (Emlployee Career Development Supervisor);

8.    Penata Usaha Personalia (Personnel Declare Administrator);

9.    Kepala Eksekutif Kantor (Chief Executive Officer);

10. Ahli Pengembangan Personalia dan Karir (Personnel and Careers Specialist);

11. Spesialis Personalia (Personnel Specialist);

12. Penasehat Karir (Career Advisor);

13. Penasehat Tenaga Kerja (Job Advisor);

14. Pembimbing dan Konseling Jabatan (Job Advisor and Counseling);

15. Perantara Tenaga Kerja (Employee Mediator);

16. Pengadministrasi Pelatihan Pegawai (Job Training Administrator);

17. Pewawancara Pegawai (Job Interviewer);

18. Analis Jabatan (Job Analyst);

19. Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai (Occupational Safety Specialist).

 

Apakah boleh jabatan Direktur Utama atau President Director diisi oleh TKA? Jawabannya adalah boleh, kecuali untuk jabatan yang mengurusi personalia, seperti Direktur Personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu yang kami sebutkan di atas.

 

Namun, ada beberapa bidang industri tertentu yang diatur secara detail terkait dengan penggunaan TKA dalam perusahaan. Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri. Karena terbatasnya informasi yang Anda berikan soal bidang industri apa perusahaan yang akan mempekerjakan TKA sebagai Direktur Utama tersebut, beberapa Keputusan Menteri berikut mungkin bisa jadi rujukan:

1.    Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 357 Tahun 2013 yang mengatur jabatan yang dapat diduduki TKA pada kategori industri pengolahan golongan pokok industri pakaian jadi;

2.    Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 359 Tahun 2013 yang mengatur jabatan yang dapat diduduki TKA pada kategori industri pengolahan golongan pokok industri barang logam bukan mesin dan peralatannya;

3.    Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2015 yang mengatur jabatan yang dapat diduduki TKA pada kategori industri pengolahan, sub golongan industri furnitur;

4.    Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2015 yang mengatur jabatan yang dapat diduduki TKA pada kategori industri pengolahan, sub golongan industri alas kaki;

5.    Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2015 yang mengatur jabatan yang dapat diduduki TKA pada kategori industri pengolahan, sub golongan industri rokok dan cerutu; dan

6.    Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 yang mengatur jabatan yang dapat diduduki TKA pada kategori industri pengolahan, sub golongan industri gula.

 

Dalam keenam Keputusan Menteri diatas, jabatan Direktur Utama merupakan salah satu jabatan yang tersedia dan diperbolehkan untuk diisi oleh TKA. Jabatan Direktur Utama untuk TKA dapat diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.    Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing;

3.    Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 357 Tahun 2013 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Pakaian Jadi;

4.    Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 359 Tahun 2013 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Barang Logam Bukan Mesin dan Peralatannya;

5.    Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan, Sub Golongan Industri Furnitur;

6.    Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan, Sub Golongan Industri Alas Kaki;

7.    Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan, Sub Golongan Industri Rokok dan Cerutu; dan

8.    Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan, Sub Golongan Industri Gula.

 

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua