Rabu, 29 July 2020

Izin Mendirikan Kantor Perusahaan Asing

Izin Mendirikan Kantor Perusahaan Asing

Pertanyaan

Apa saja persyaratan membuka kantor perusahaan asing di Indonesia?

Ulasan Lengkap

 
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Membuka Kantor Perusahaan Asing yang ditulis oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 15 November 2010.
 
Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)
Guna menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan tentang KPPA, yaitu kantor perwakilan yang didirikan oleh perusahaan asing atau beberapa perusahaan asing di luar wilayah Indonesia dengan maksud untuk mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasi di Indonesia dan/atau di negara lain dan/atau mempersiapkan pendirian dan pengembangan usaha perusahaan Penanaman Modal Asing (“PMA”) di Indonesia dan/atau di negara lain.[1]
 
Jadi, kegiatan KPPA ini hanya semata-mata melakukan pengurusan atas kepentingan perusahaannya yang berada di luar negeri tanpa diperbolehkan melakukan kegiatan usaha.
 
Untuk melaksanakan kegiatan KPPA di Indonesia wajib memiliki izin KPPA.[2]
 
Permohonan izin KPPA dilakukan secara daring melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang kemudian diterbitkan dalam bentuk sertifikat dengan tanda tangan elektronik dalam format PDF dan dilengkapi lembar pengesahan.[3]
 
Kegiatan KPPA hanya terbatas:[4]
  1.  
  2. sebagai pengawas, penghubung, koordinator, dan mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasinya;
  3. mempersiapkan pendirian dan pengembangan usaha perusahaan PMA di Indonesia atau di negara lain;
  4. berlokasi di gedung perkantoran di ibu kota provinsi;
  5. tidak mencari sesuatu penghasilan dari sumber di Indonesia termasuk tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau melakukan sesuatu perikatan/transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa komersial dengan perusahaan atau perorangan di dalam negeri; dan
  6. tidak ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaan sesuatu perusahaan, anak perusahaan atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia.
 
Permohonan izin KPPA dilakukan secara daring dengan persyaratan tercantum dalam Lampiran III PBKPM 6/2018.[5]
 
Patut diperhatikan bahwa permohonan izin KPPA per tanggal 1 Januari 2020, sudah dilakukan melalui OSS sebagaimana diterangkan dalam Pengumuman Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 24/Pengumuman/A.8/2019 yang kami akses dari laman Badan Koordinasi Penanaman Modal.
 
Langkah-langkah permohonan perizinan berusaha pendaftaran KPPA dapat Anda simak di Langkah-langkah Permohonan Perizinan Berusaha Pendaftaran Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA), yang kami akses dari laman Lembaga OSS.
 
Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
Selain itu, juga dikenal Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing yaitu perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.[6]
 
Kantor Pusat dan Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing wajib memiliki Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (“SIUP3A”).[7]
 
Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dapat:[8]
  1. melakukan kegiatan memperkenalkan, mempromosikan dan memajukan pemasaran barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri yang menunjuknya, serta memberikan keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk bagi penggunaan dan pengimporan barang kepada perusahaan/pemakai di dalam negeri;
  2. melakukan penelitian pasar dan pengawasan penjualan di dalam negeri dalam rangka pemasaran barang dari perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri yang menunjuknya;
  3. melakukan penelitian pasar atas barang-barang yang dibutuhkan oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri yang menunjuknya dan menghubungkan serta memberikan keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk tentang syarat-syarat pengeksporan barang kepada perusahaan di dalam negeri;
  4. menutup kontrak untuk dan atas nama perusahaan yang menunjuknya dengan perusahaan di dalam negeri dalam rangka ekspor.
 
Permohonan untuk memperoleh SIUP3A diajukan secara tertulis oleh Kepala Kantor Pusat atau Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing atau kuasa yang ditunjuk kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan selaku pejabat penerbit SIUP3A dengan mengisi daftar isian permohonan yang terlampir pada Lampiran I Permendag 10/2006.[9]
 
SIUP3A terdiri dari:[10]
  1. SIUP3A baru kantor pusat;
  2. SIUP3A baru kantor cabang;
  3. SIUP3A perubahan;
  4. SIUP3A perpanjangan;
  5. SIUP3A pengganti yang rusak atau hilang.
 
Adapun persyaratan permohonan untuk memperoleh SIUP3A baru, kantor pusat dan kantor cabang, melampirkan:[11]
  1. surat permohonan dari kantor pusat atau kantor cabang;
  2. mengisi daftar isian permohonan dengan benar dan diberi meterai secukupnya;
  3. asli surat persetujuan sementara penunjukan perwakilan perusahaan perdagangan asing;
  4. surat penunjukan (letter of appointment);
  5. salinan izin mempekerjakan tenaga kerja asing untuk tenaga kerja asing;
  6. surat keterangan domisili dari kelurahan setempat atau surat keterangan ruang kantor dari pengelola gedung;
  7. pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar (berwarna).
 
Perwakilan perusahaan perdagangan asing paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP3A, wajib mendaftarkan perusahaannya sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.[12]
 
Patut diperhatikan, berdasarkan Langkah-langkah Permohonan Perizinan Berusaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A), yang kami akses dari laman Lembaga OSS, permohonan izin untuk kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing juga telah dilakukan melalui OSS.
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
 

[3] Pasal 11 ayat (1) dan (3) PBKPM 6/2018
[4] Pasal 10 ayat (2) PBKPM 6/2018
[5] Pasal 11 ayat (1) PBKPM 6/2018
[7] Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Permendag 10/2006
[8] Pasal 3 Permendag 10/2006
[10] Pasal 14 ayat (2) Permendag 28/2010
[11] Pasal 14 ayat (3) Permendag 28/2010
[12] Pasal 20 Permendag 10/2006

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua