Jumat, 07 Januari 2011

Advokat Sebagai Personalia

Advokat Sebagai Personalia

Pertanyaan

Selamat pagi. Berikut ini kami ingin tanyakan; 1. Apakah seorang advokat bisa bekerja sebagai personalia di suatu perusahaan? 2. Hari kerjanya hanya 2 hari dalam seminggu, apakah tidak melanggar ketentuan pderaturan perundang-undangan? Terima kasih atas jawabannya.

Ulasan Lengkap

1.      Pada prinsipnya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”) dan Kode Etik Advokat Indonesia (“KEAI”) tidak melarang secara tegas bagi Advokat untuk bekerja atau menduduki jabatan lain. Lebih khusus lagi sebagai personalia suatu perusahaan.

 

Selain itu, UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) juga tidak melarang secara tegas bagi seorang advokat untuk duduk sebagai personalia suatu perusahaan. Pasal 46 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyebutkan hanya  tenaga kerja asing yang dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia.

 

Dari dua peraturan perundang-undangan di atas (UU Advokat dan UU Ketenagakerjaan) terlihat bahwa tak ada ketentuan yang nyata-nyata melarang advokat bekerja sebagai personalia di suatu perusahaan.

 

Namun demikian, UU Advokat dan KEAI menegaskan bahwa seorang Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat.

 
Demikian setidaknya yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU Advokat serta Pasal 3 huruf f KEAI.
 

Pasal 20 UU Advokat

(1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.

(2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

 

Pasal 3 huruf f KEAI

Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat.

 

Sayangnya, tak ada penjelasan lebih detil mengenai apa yang dimaksud atau dikategorikan sebagai ‘pekerjaan atau jabatan lain yang bertentangan atau dapat merugikan kepentingan tugas, derajat dan martabat advokat.’

 

Tapi, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang menegaskan bahwa Advokat juga berstatus sebagai penegak hukum, maka dapat disimpulkan bahwa  ‘pekerjaan atau jabatan lain’ dimaksud adalah pekerjaan atau jabatan yang tidak bertentangan dengan status sebagai penegak hukum.  

 

Artinya, Advokat dapat dibenarkan bekerja sebagai personalia sepanjang yang ia lakukan dalam konteks menegakkan hukum di suatu perusahaan. Bukan sebaliknya.

 
 

2.      Soal jam kerja bagi advokat bersangkutan yang hanya dua hari dalam seminggu, menurut hemat kami tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Sepanjang hal itu berdasarkan kesepakatan kedua pihak, Advokat sebagai pekerja dan pihak perusahaan.

 

Memang benar UU Ketenagakerjaan khususnya Pasal 77 sudah mengatur soal waktu kerja selama 40 jam dalam seminggu. Namun hal itu dapat disimpangi sepanjang lebih menguntungkan pekerja dan disepakati kedua pihak.

 

Seperti diketahui, dalam hukum ketenagakerjaan dikenal istilah kaidah heteronom dan kaidah otonom. Kaidah heteronom tersebar dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah.

 

Sedangkan, kaidah otonom terdapat pada perjanjian yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha seperti perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.

 

Kaidah otonom dapat dibuat menyimpangi ketentuan kaidah heteronom sepanjang lebih menguntungkan pekerja, baik secara kuantitas maupun kualitas (lihat Penjelasan Pasal 54 ayat (2), Pasal 111 ayat (2), dan Pasal 124 ayat (2) UU Ketenagakerjaan).

 
 

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2.      Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Imam Hadi Wibowo memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung pada 2006. Program kekhususan yang digeluti Imam di bangku kuliah adalah Hukum Pidana. Selepas kuliah, Imam mulai bergabung dengan hukumonline sejak 2006 sebagai Jurnalis Hukum. Imam diangkat sebagai Redaktur Hukum hukumonline.com sejak 2009. Saat ini, Imam menjabat sebagai Clinic & Publishing Manager.   Selain travelling, Imam juga mengisi waktu luangnya dengan membaca. Mantan aktivis kampus ini menyukai buku “Menjinakkan Sang Kuda Troya: Strategi Menghadang Outsourcing” karya TURC. Pria yang akrab dipanggil IHW ini juga hobi menonton film, favoritnya adalah “Sherlock Holmes”.   Imam menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kategori Buruh & Tenaga Kerja.   Follow Imam di twitter: @imamhw
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua