Rabu, 12 January 2011

Menggugat Pengadilan Negeri

Menggugat Pengadilan Negeri

Pertanyaan

Selamat siang redaksi hukumonline.com. Saya ada pertanyaan. Ada kasus, kebetulan menimpa tetangga saya. Dia telah membeli lelang suatu tanah melalui pengadilan negeri, yang merupakan jaminan hutang (macet) di suatu bank pemerintah. Karena pemilik tanah tersebut tidak berkenan maka tetangga saya ini digugat karenanya. Yang menjadi masalah adalah selain karena merasa keberatan karena telah dibeli lelang, juga meminta agar lelangnya batal karena pengadilan salah dalam menuliskan nama dan nomor sertifikat dalam pengumuman lelang (tidak sama dengan sertifikat yang sebenarnya) begitu pula dalam berita acara sita oleh PN tidak sama dengan nomor dan nama sertifikat tersebut. Namun, yang mengherankan dalam gugatan tersebut, pengadilan tidak ikut digugat juga di dalamnya, yang digugat cuma tetangga saya dan bank pemerintah tersebut. Padahal, yang melelang adalah pengadilan dan yang membuat kesalahan adalah pengadilan. Apakah pengadilan negeri memang tidak dapat digugat? Terima kasih atas penjelasannya. Salam.

Ulasan Lengkap

Kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dijamin oleh UUD 1945 dan undang-undang (lihat pasal 24 ayat [1] UUD 1945 dan pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

 

Oleh karena itu, kesalahan hakim dalam menjalankan tugasnya di bidang peradilan tidak dapat digugat secara perdata. Hal ini juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 09 Tahun 1976 tentang Gugatan Terhadap Pengadilan dan Hakim (“SEMA 9/1976”). Dalam SEMA 9/1976 dinyatakan antara lain bahwa Hakim dalam perkara Perdata adalah bebas dari gugatan ganti rugi karena adanya kesalahan dalam perbuatan yang merupakan pelaksanaan tugasnya dalam bidang peradilan.

 

Mahkamah Agung (“MA”) melalui SEMA 9/1976 juga meminta kepada Pengadilan-Pengadilan Tinggi dan pengadilan-pengadilan Negeri dalam menghadapi gugatan terhadap pengadilan-pengadilan ataupun terhadap Hakim di dalam pelaksanaan tugas peradilannya dapat menolak permohonan (gugatan) tersebut.

 

Demikian pula, jika hakim atau pejabat pengadilan lainnya dilaporkan ke polisi berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, maka hakim atau pejabat pengadilan diajurkan oleh MA untuk untuk tidak memenuhi panggilan kepolisian mengenai laporan tersebut. Anjuran tersebut tertuang dalam SEMA No. 4 Tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan yang Melaksanakan Tugas Yustisial Tidak Dapat Diperiksa, Baik Sebagai Saksi atau Tersangka, Kecuali yang Sudah Ditentukan oleh Undang-Undang.

 

Jika ada putusan hakim atau pengadilan yang dianggap salah atau tidak tepat, maka pencari keadilan dapat menggunakan upaya-upaya hukum yang ada seperti banding atau kasasi.

 

Kemudian, jika suatu putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka dapat diajukan peninjauan kembali (“PK”) ke MA. Salah satu alasan untuk dapat mengajukan PK menurut pasal 67 huruf f UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

 
Demikian jawaban kami, semoga dapat dipahami.
 
Dasar hukum:

1.      Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.      Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana dua kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009

3.      Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Amrie Hakim, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Amrie Hakim menyelesaikan program S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 2000. Pada tahun itu juga dia bergabung dengan hukumonline.com sebagai peneliti, kemudian menjadi jurnalis sampai dengan 2005. Setelah beberapa tahun bekerja di tempat lain, pada 2008 Amrie kembali berkarya di hukumonline.com sebagai Pengelola dan Editor Klinik Hukum. Saat ini, Amrie menjabat sebagai News & Content Director.   Di saat senggang dia mengisi waktunya dengan membaca, menonton film, menulis, dan bersantai bersama keluarga. Amrie menggemari novel-novel hukum dan kriminal.   Follow Amrie di twitter: @amriehakim
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua