Rabu, 23 March 2011

Kecelakaan yang Menyebabkan Korban Meninggal

Kecelakaan yang Menyebabkan Korban Meninggal

Pertanyaan

Kronologis: 1. Terjadi kecelakaan, pejalan kaki tertabrak pengendara motor 2. Pengendara motor membawa pejalan kaki ke rumah sakit 3. Pejalan kaki meninggal dunia di rumah sakit 4. Usia pejalan kaki 70an tahun 5. Status sekarang proses dengan keluarga pejalan kaki di kepolisian setempat. Pertanyaan : 1. Bagaimana proses yang benar dalam penanganan kasus ini? 2. Berapa nominal ganti rugi yang harus dibayarkan karena sesuai UU No. 22 Tahun 2009 maksimal ganti rugi adalah Rp12 juta? 3. Apakah pejabat kepolisian juga berhak untuk meminta sejumlah uang? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

1.      Ditegaskan dalam Pasal 231 ayat (1) huruf c dan Pasal 232 huruf b UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) bahwa setiap orang baik yang terlibat kecelakaan lalu lintas maupun yang mendengar, melihat dan/atau mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib melaporkan kecelakaan tersebut ke Kepolisian terdekat untuk kemudian dilakukan penyidikan terhadap kecelakaan tersebut. 

 

Sesuai Pasal 227 UU LLAJ, dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara:

a.      mendatangi tempat kejadian dengan segera;

b.      menolong korban;

c.      melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;

d.      mengolah tempat kejadian perkara;

e.      mengatur kelancaran arus Lalu Lintas;

f.       mengamankan barang bukti; dan

g.      melakukan penyidikan perkara.

 

2.      Melalui kronologis peristiwa yang Anda gambarkan, kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan meninggalnya pejalan kaki. Dengan demikian, berlakulah ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ;

 

Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

 

Denda yang dimaksudkan dalam pasal tersebut bukanlah jumlah ganti rugi yang diperoleh oleh keluarga/ahli waris korban, melainkan denda sebagai sanksi pidana yang harus dibayarkan kepada negara dalam hal ini diwakili oleh pengadilan, sebagai hukuman atas tindak pidana tertentu.

 

Untuk ahli waris korban, Pasal 235 UU LLLAJ menentukan bahwa jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas baik kecelakaan lalu lintas ringan, sedang maupun berat, pihak yang menyebabkan kecelakaan wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

 

Jumlah ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan ditentukan berdasarkan putusan pengadilan (lihat Pasal 236 ayat [1] UU LLAJ).

 

3.      Sepanjang yang kami ketahui, dalam pengaturan kecelakaan lalu lintas ini (UU LLAJ), tidak diatur mengenai pemberian uang secara resmi kepada kepolisian terkait dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua