Selasa, 15 Maret 2011

Tuntutan Pidana untuk Karyawan Perusahaan

Tuntutan Pidana untuk Karyawan Perusahaan

Pertanyaan

Karyawan perusahaan yang dalam menjalankan tugas perusahaan ternyata menimbulkan kerugian bagi pihak lain, apakah bisa dituntut secara pidana secara pribadi? Bagaimana tanggung jawab perusahaan yang mempekerjakan?

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Dalam hal adanya kerugian terhadap pihak lain yang dilakukan oleh karyawan suatu perusahaan dalam menjalankan tugasnya, tuntutan secara pidana dapat dilaksanakan terhadap karyawan tersebut maupun terhadap korporasi atau perusahaan tersebut.

 

Hal ini antara lain diatur dalam Pasal 15 UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (“UU TPE”). Menurut ketentuan Pasal 15 UU TPE, yang dapat bertanggung jawab terhadap tindak pidana ekonomi yang dilakukan korporasi atau badan yakni:

1.            Badan hukum atau korporasi;

2.            Orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin tindak pidana;

3.            Badan hukum atau korporasi dan orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin tindak pidana.

 

Selain itu, Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana ini yang pada umumnya disebut sebagai doktrin vicarious liability:

1.      Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

2.      Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

 
Dengan demikian, apabila perbuatan tersebut:

1.      Dilakukan di luar kewenangannya (karyawan) dan bukan dalam jabatannya; dan

2.      Dilakukan tanpa perintah atasan.

 

Maka karyawan tersebut dapat dituntut secara pribadi baik secara perdata maupun pidana. Namun, SEPANJANG perbuatan tersebut dilakukan memang berdasarkan tugas dan kewenangannya dan berdasarkan perintah atasan maka perusahaanlah yang bertanggung jawab.

 

Dalam hal ini apabila perusahaan tersebut berbentuk Perseroan Terbatas (“PT”) maka yang dapat mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi (lihat Pasal 1 angka 5 jo. pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

 

Demikian pula sebagaimana ditegaskan pengajar hukum pidana Fakultas Hukum Univ. Indonesia Rudy Satriyo Mukantardjo dalam makalah berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Liability)”. Dalam makalahnya, Rudi menjelaskan tentang model sistem pertanggungjawaban pidana yaitu (hal. 19):

1.         Manusia sebagai penanggungjawabnya (KUHP);

2.         Korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana masih dibebankan pada pengurus korporasi;

3.         Korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada “mereka yang memberikan perintah” dan atau “mereka yang bertindak sebagai pimpinan”;

4.         Korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana dibebankan secara rinci, yaitu: pengurus badan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa dari perusahaan yang berkedudukan di luar Indonesia dan mereka yang sengaja memimpin perbuatan yang bersangkutan;

 

Jadi, dalam hal ini apabila tindakan yang dilakukan oleh karyawan masih dalam lingkup tugas dan kewenangannya, maka perusahaanlah yang bertanggung jawab sebagaimana kami sampaikan di atas.

 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

1.      Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No. 73)

2.      Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

3.      Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua