Kamis, 05 May 2011

Pertanggungjawaban Direksi PT yang Lalai

Pertanggungjawaban Direksi PT yang Lalai

Pertanyaan

Adakah ada putusan yang menyangkut tentang tanggung jawab tidak terbatas kepada Direksi atau Direktur mengenai PT yang dikelolanya? Dan mengapa bisa demikian? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban Direksi ini dapat kita temui dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Berdasarkan Pasal 97 ayat (2) UUPT, Direksi wajib melaksanakan pengurusan perseroan (“PT”) dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dan setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian PT apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya (lihat Pasal 97 ayat [3] UUPT). Pertanggungjawaban ini berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi apabila ada 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih (lihat Pasal 97 ayat [4] UUPT).  

 

Meski demikian, UUPT juga memberikan pembatasan tanggung jawab Direksi dalam pengurusan PT. Pembatasan tanggung jawab Direksi dapat kita temui dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT yang menyebutkan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian PT apabila dapat membuktikan:

a.      kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b.      telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

c.      tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d.      telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Lebih jauh simak artikel UUPT 2007 Pertegas Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris.

 

Contoh putusan yang menyangkut tanggung jawab tidak terbatas bagi Direksi antara lain Putusan Mahkamah Agung No. 2740K/PID/2006 Tahun 2006 dengan terdakwa Drs. Ahmad Djunaidi Ak alias Drs. Djunaidi Ak selaku Direktur utama PT. Jamsostek pada waktu itu.  Djunaidi digugat karena dianggap telah mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam melakukan investasi. Lebih jauh, simak artikel-artikel berikut:

·         Abaikan Prinsip Kehati-hatian, Direksi Jamsostek Terancam Digugat;

·         Divonis Delapan Tahun Penjara, Mantan Dirut Jamsostek Ngamuk;

·         Mantan Dirut Jamsostek Divonis 8 Tahun.

Jadi, anggota Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban tidak terbatas apabila tidak memenuhi ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPT.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua