Senin, 29 Oktober 2018

Cara Menghentikan Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan

Cara Menghentikan Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan

Pertanyaan

Apabila saya perusahaan di bidang bisnis edukasi dengan bentuk badan hukum PT, memiliki karyawan kurang dari 10 orang. Rincian karyawannya, 2 orang staf dengan posisi 1 staf sebagai karyawan tetap dan 1 staf lagi sebagai karyawan kontrak. Apabila saya sudah terlanjur mendaftar permohonan jamsostek untuk kedua karyawan saya tersebut, apakah saya dapat membatalkannya? Mohon dijelaskan pula mengenai prosedur pembatalannya jamsostek.  

Ulasan Lengkap

 
Pada dasarnya, menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU BPJS”), setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial.
 
Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.[1]
 
Karena perusahaan Anda telah mendaftarkan karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan, kami asumsikan perusahaan Anda telah memenuhi persyaratan dan tata cara kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (“PP 84/2013”) antara lain disebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp 1 juta sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.[2]
 
Program jaminan sosial tenaga kerja tersebut terdiri atas:[3]
  1. Jaminan berupa uang yang meliputi:
    1. Jaminan Kecelakaan Kerja;
    2. Jaminan Kematian; dan
    3. Jaminan Hari Tua.
  2. Jaminan berupa pelayanan, yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
 
Pada dasarnya sebagaimana dijatur dalam penjelasan Pasal 2 ayat (3) PP 84/2013, setiap tenaga kerja berhak mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara (“BPJS Ketenagakerjaan”). Namun mengingat kemampuan masyarakat pada umumnya dan perusahaan pada khususnya dalam membiayai program dan administrasi, maka perusahaan yang wajib mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan adalah perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp 1 juta. Namun demikian bagi perusahaan yang belum wajib mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, dapat mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara atas kemauan sendiri/sukarela.
 
Pengusaha yang telah ikut serta program jaminan sosial tenaga kerja tetap menjadi peserta meskipun tidak memenuhi lagi persyaratan.[4]
 
Sebagaimana informasi yang kami dapatkan dari laman Care Contact Center BPJS Ketenagakerjaan 1500 910, dalam hal perusahaan berkeberatan untuk mengikutsertakan karyawannya dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan ini maka, perusahaan Anda dapat mengirimkan surat pemberitahuan penghentian layanan/non aktif layanan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk menghentikan layanannya. BPJS Ketenagakerjaan tidak mengenal prosedur pembatalan karena hal tersebut tidak secara eksplisit diatur, melainkan penghentian layanan.
 
Itu artinya jika perusahaan Anda mempunyai karyawan kurang dari 10 orang dan sudah terdaftar, tetapi kemudian perusahaan Anda memutuskan untuk tidak ikut serta program BPJS Ketenagakerjaan, maka perusahaan Anda bisa mengirimkan surat pemberitahuan penghentian layanan/non aktif.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
 
Catatan:
Kami telah melakukan wawancara dengan customer service melalui Care Contact Center BPJS Ketenagakerjaan via telepon 1500 910 pada 26 Oktober 2018 pukul 15.00 WIB.
 
 

[2] Pasal 2 ayat (3) PP 84/2013
[3] Pasal 2 ayat (1) PP 84/2013
[4] Pasal 2 ayat (6) PP 84/2013

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua