Selasa, 26 April 2011

Aspek Hukum Perubahan Logo Perusahaan

Aspek Hukum Perubahan Logo Perusahaan

Pertanyaan

Perusahaan kami akan merubah logo perusahaan menjadi logo baru lebih dinamis bentuknya. Untuk merubah logo apakah perlu dituangkan dalam Anggaran Dasar perusahaan? Hal apa saja yang harus dilakukan sesuai ketentuan hukum? Mohon penjelasan.

Ulasan Lengkap

1.      Kami asumsikan perusahaan yang Anda maksudkan adalah berbentuk Perseroan Terbatas (“PT”), dengan demikian kami merujuk pada ketentuan PT yaitu UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

 

Menurut M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas (hal. 192), Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan (Articles of Association/Incorporation) merupakan “piagam” atau charter Perseroan. Boleh juga dikatakan merupakan “perjanjian” yang berisi ketentuan tertulis mengenai kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan pengurus Perseroan. AD merupakan dokumen yang berisi aturan internal dan pengurusan Perseroan.

 

Sebelum menjawab pertanyaan saudara, ada baiknya kami uraikan hal-hal apa saja yang menurut Pasal 15 ayat (1) UUPT harus dimuat dalam AD PT, sebagai berikut:

 
a.      Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
b.      Maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan;
c.      Jangka waktu berdirianya Perseroan;

d.      Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;

e.      Jumlah saham, Klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk setiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham;

f.       Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
g.      Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

h.      Tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

i.        Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

 

Selain hal-hal tersebut di atas, UUPT memberikan kemungkinan untuk dicantumkannya hal-hal lain dalam AD PT sepanjang tidak bertentangan dengan UUPT (Pasal 15 ayat [2] UUPT). Juga diberikan ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dimuat dalam AD PT yaitu (Pasal 15 ayat [3] UUPT):

·         ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan

·         ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

 

Berdasarkan ketentuan di atas, ketentuan mengenai logo perusahaan tidaklah termasuk yang perlu dicantumkan dalam AD. Jadi, mengenai perubahan logo perusahaan tidak perlu dicantumkan dalam AD perusahaan, kecuali pihak perusahaan memang ingin mencantumkannya dalam AD.

 

2.      Mengenai perubahan logo perusahaan, menurut konsultan Hak Kekayaan Intelektual Rapin Mudiardjo, perlu dilihat dulu apakah logo tersebut juga dipergunakan sebagai merek produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau tidak.

 

Dalam hal logo tidak digunakan sebagai merek produk yang dihasilkan oleh perusahaan, maka logo dapat diubah tanpa perlu didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (“Ditjen HKI”). Karena logo adalah termasuk karya gambar yang termasuk rezim Hak Cipta yang pada saat pertama kali dibuat, sudah dilindungi oleh hukum (lihat Pasal 2 ayat [1] UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

 

Berbeda halnya dengan logo yang sekaligus sebagai merek dari produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Logo yang sekaligus digunakan sebagai merek apabila diubah harus didaftarkan kembali ke Ditjen HKI untuk melindunginya secara hukum (lihat Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek).Lebih jauh mengenai pendaftaran merek simak artikel kami:

-         Proses awal penerimaan pendaftaran merek

-         Perlindungan atas Hak Merek.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Catatan: Klinik Hukum meminta pendapat Rapin Mudiardjo pada 20 April 2011 melalui sambungan telepon.

 
Dasar hukum:

3.      Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua