Rabu, 27 April 2011

Penyanderaan Pasien oleh Rumah Sakit

Penyanderaan Pasien oleh Rumah Sakit

Pertanyaan

Salam hormat, nama saya Erick Fernando. Saya ingin berkonsultasi masalah pasien yang disandera oleh pihak Rumah Sakit karena tidak mampu melunasi biaya perawatan kesehatannya. Bukankah itu sudah termasuk bentuk penahanan dan dapat dikategorikan dalam pelanggaran hak asasi manusia? Lalu, apakah saya harus melakukan aduan ke pihak kepolisian mengenai masalah tersebut? Terima kasih atas informasinya.

Ulasan Lengkap

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf f UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (“UU 44/2009”), Rumah Sakit sebenarnya memiliki fungsi sosial yaitu antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut bisa berakibat dijatuhkannya sanksi kepada Rumah Sakit tersebut, termasuk sanksi pencabutan izin.

 

Selain itu, dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU 44/2009, pemerintah dan pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Sementara itu, penyanderaan termasuk tindak pidana menahan (merampas kemerdekaan) orang yang diatur dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP yangbunyinya:

 

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.”

 

R. Soesilo dalam buku “KUHP” menyatakan bahwa menahan (merampas kemerdekaan orang) itu dapat dijalankan dengan mengurung, menutup dalam kamar, rumah, mengikat dsb., akan tetapi tidak perlu bahwa orang itu tidak dapat bergerak sama sekali.

 

“Penyanderaan” atau penahanan yang dilakukan oleh sementara Rumah Sakit terhadap pasien karena belum melunasi biaya perawatan pada umumnya tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 333 ayat (1) KUHP tersebut di atas. Alasannya adalah sebagaimana kami kutip dari pendapat pendiri LBH Kesehatan Iskandar Sitorus berikut ini:

 

“…menurut Iskandar, sangat sulit untuk menentukan apakah tindakan RS itu memenuhi delik penyanderaan. Pasalnya, selama di RS, pasien yang disandera diberi makanan, minuman, dan bebas mondar-mandir di seputar ruang perawatan.

 

Pemberian makanan dan minuman itu nantinya dibebankan pada biaya yang harus dibayar si pasien.. 

 

Karena itu, polisi sebagai penyidik menganggap tindakan penyanderaan oleh RS tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana penyanderaan, sehingga tidak bisa diberi sanksi pidana. "Akibatnya, tidak ada satupun kasus penyanderaan yang bisa dilanjutkan proses hukumnya," ujar Iskandar.”

 

Di samping itu, penahanan pasien oleh Rumah Sakit karena tidak mampu melunasi biaya perawatan Rumah Sakit tidak termasuk pelanggaran hak asasi manusia (“HAM”) selama pihak Rumah Sakit tetap menghormati hak-hak asasi si pasien yang dilindungi dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

 

Jadi, secara umum penyanderaan pasien oleh Rumah Sakit tidak bisa dikategorikan sebagai penahanan (perampasan kemerdekaan) ataupun pelanggaran HAM. Meski demikian, Anda dapat saja melaporkan kepada polisi jika ada indikasi penyanderaan tersebut telah merampas kemerdekaan si pasien.

 
Dasar hukum:

1.      Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad 1915 No. 732)

2.      Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua