Rabu, 18 Mei 2011

Hak Ikut Undian Berhadiah Dibatalkan

Hak Ikut Undian Berhadiah Dibatalkan

Pertanyaan

Selama bulan Februari s/d Maret, salah satu distributor pulsa T*******l (M****) di daerah kami membuat undian berhadiah bagi pemegang chip reseller (RS) mereka. Dalam selebarannya ada syarat bahwa SERVER tidak boleh mengikuti undian tersebut. Istri saya adalah pemegang chip RS dari distributor tersebut, juga sekaligus agen (perantara penjualan) antara distributor tersebut dengan pemegang chip RS. Namun tanpa alasan yang jelas, distributor tersebut menyatakan bahwa istri saya beserta semua pemegang chip RS yang berbelanja lewat istri saya dinyatakan tidak berhak mengikuti undian tersebut. Saat saya melakukan komplain terhadap manajemen distributor tersebut, mereka hanya menjawab bahwa aturannya telah diubah. Pertanyaan saya: 1. Apakah ada aturan resmi tentang penyelenggaraan undian? 2. Bolehkah penyelenggara undian berhadiah seperti distributor tersebut mengubah aturan saat undian berhadiah sedang berjalan? 3. Apakah tidak ada pelanggaran hukum terkait hal yang dilakukan pihak distributor pada poin 2? 4. Saya merasa bahwa pihak distributor telah semena-mena terhadap istri saya, langkah hukum apakah yang bisa saya lakukan dalam hal ini? Terima kasih. Salam, Juniarsen.

Ulasan Lengkap

1.      Aturan maupun regulasi yang mengatur mengenai Undian, antara lain terdapat pada;

-         UU No. 22 Tahun 1954 tentang Undian (“UU No. 22/1954”),

-         Keputusan Presiden RI No. 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian (“Keppres No. 48/1973”),

-         Peraturan Menteri Sosial RI No: 14 A/HUK/2006 tentang Izin Undian (“Permensos No. 14/2006”),

-         Keputusan Menteri Sosial RI No. 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis (“Kemensos No. 73/2002”).

 

2.      Dalam menyelenggarakan undian, pihak penyelenggara harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri Sosial (lihat Pasal 2 Permensos No. 14/2006), kecuali penyelenggaraan undian tersebut hanya dilakukan dalam lingkungan terbatas untuk para anggotanya dan tidak ada unsur jual beli atau promosi (lihat Pasal 5 Permensos No. 14/2006). Dalam pemberian izin tersebut diatur mengenai ketentuan-ketentuan tertentu yang tertuang di dalam Keputusan Pemberian Izin Undian. Pasal 7 UU No. 22/1954 menyatakan bahwa,

 

“Pasal 7

1)     Untuk kepentingan para peserta atau umum dalam surat keputusan izin undian itu dapat dicantumkan berbagai-bagai syarat yang harus diindahkan oleh penerima izin undian. Jika syarat-syarat tersebut tidak diindahkan, maka dengan sendirinya izin itu dianggap tidak berlaku lagi.

2)     atas permohonan yang berkepentingan di dalam surat keputusan izin undian syarat yang menyebutkan batas waktu penyelenggaraan undian dapat diubah dan batas waktu itu dapat diperpanjang satu kali

3)     surat keputusan tentang pemberian izin mengadakan undian serta syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas harus dicantumkan pada surat-surat undian atau, apabila tidak ada surat undian, diumumkan didalam harian-harian umum untuk diketahui oleh umum”

 

Artinya, di sini pihak penerima izin undian telah diberikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian. Sehingga, pihak penerima izin/penyelengggara undian tidak boleh secara sepihak mengubah aturan saat undian sedang berjalan, karena hal tersebut akan bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Undian yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.

 

3.      Bagi penyelenggara undian yang menyimpangi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Undian dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Permensos No. 14/2006 jo. Pasal 12 UU No.22/1954, yang bunyinya sebagai berikut;

   
Permensos No. 14/2006
“Pasal 36

Bagi penyelengggara undian yang tidak mendapat izin terlebih dahulu atau tanpa izin atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Pemberian Izin Undian, dikenakan sanksi Pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1954 tentang Undian”

 
UU No. 22/1954
“Pasal 12

1)   dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau hukuman denda setinggi-tinggginya Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dihukum barang siapa yang:

a.      mengadakan undian dengan tidak mendapat izin lebih dahulu seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat (1);

b.      melakukan tanpa izin Menteri Sosial perbuatan-perbuatan yang menurut pasal 10 ayat (1) terlebih dahulu harus diminta izin;

c.      mengadakan undian yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai tercantum dalam keputusan izin bersangkutan...”

 
   

4.      Sebaiknya kita lihat dulu pengertian dari definisi Undian itu sendiri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undian, menurut  Pasal 1 ayat (2) UU No. 22/1954 jo. Pasal 1 angka 1 Permensos No. 14/2006, adalah;

 

“..tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh sesuatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri”

 

Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa hanya mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu sajalah yang berhak untuk mengikuti undian. Jadi, harus dipastikan terlebih dahulu sebelumnya apakah pihak Anda memang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan sebagai peserta undian.

 

Kemudian, langkah lain yang bisa Anda lakukan ialah terlebih dahulu mencari tahu apakah jenis undian yang diadakan tersebut termasuk di dalam undian yang memerlukan izin dari Kementerian Sosial atau tidak. Jika termasuk di dalam undian yang memerlukan izin, maka tentu saja pihak penyelenggara tidak boleh secara sepihak mengubah aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Undian. Karena hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 36 Permensos No. 14/2006 jo. Pasal 12 UU No. 22/1954.

 

Saran kami, sebaiknya Anda dan istri dapat menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan terlebih dahulu mengingat hubungan Anda dan istri yang juga merupakan mitra bisnis dari pihak distributor. Sehingga, diharapkan tidak terjadi permasalahan yang lebih besar di kemudian hari yang dapat mengganggu kerja sama bisnis kedua belah pihak.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Catatan editor: Selain peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan dalam jawaban poin 1 di atas, regulasi menyangkut undian juga dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Untuk wilayah DKI Jakarta misalnya, diatur dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 150 Tahun 2010 tentang Pemberian Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah.

 
Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No. 22 Tahun 1954 tentang Undian

2.      Keputusan Presiden RI No. 48 tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian

3.      Peraturan Menteri Sosial RI No: 14 A/HUK/2006 tentang Izin Undian

4.      Keputusan Menteri Sosial RI No. 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua