Selasa, 10 Mei 2011

Bisakah Di-PHK Karena Bekerja di Dua Perusahaan?

Bisakah Di-PHK Karena Bekerja di Dua Perusahaan?

Pertanyaan

Dengan hormat, Saya ingin mem-PHK karyawan yang dalam status di-skorsing karena melakukan tindak pidana (dalam status Tersangka dan mau P-21). Saat ini, karyawan tersebut sudah bekerja di tempat lain, sedangkan putusan PN belum dijatuhkan. Apakah saya dapat mem-PHK karyawan itu mengingat UU No. 13/2003 dan peraturan terkait lainnya tidak mengatur secara tegas larangan karyawan bekerja ganda. Terima kasih. Vankar.

Ulasan Lengkap

Sebelumnya, kita ketahui bahwa pengusaha tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (“PHK”) hanya karena seorang pekerja menjadi tersangka dalam kasus pidana, sampai ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003 dan Surat Edaran Menakertrans No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tertanggal 7 Januari 2005 (“SE Menakertrans”). SE Menakertrans antara lain menyebutkan bahwa PHK bagi pekerja yang melakukan kesalahan berat dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan pidana yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.

 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”) memang tidak mengatur secara tegas mengenai larangan pekerja bekerja di dua tempat atau perusahaan yang berbeda. Namun, dalam Pasal 161 ayat (1) UU 13/2003 dinyatakan bahwa dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja (“PK”), peraturan perusahaan (“PP”) atau perjanjian kerja bersama (“PKB”), pengusaha dapat melakukan PHK, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.

 

Jadi, Anda harus melihat larangan pekerja bekerja ganda di dalam PK, PP atau PKB. Jika di dalam PK, PP atau PKB tidak diatur mengenai larangan bekerja ganda, maka pengusaha tidak dapat mem-PHK pekerja atas alasan tersebut. Namun, jika di dalam PK, PP atau PKB diatur mengenai larangan bekerja ganda, maka pengusaha tidak dapat langsung mem-PHK pekerja tersebut. PHK terhadap pekerja harus dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam UU 13/2003 dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

 

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2.      Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Imam Hadi Wibowo memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung pada 2006. Program kekhususan yang digeluti Imam di bangku kuliah adalah Hukum Pidana. Selepas kuliah, Imam mulai bergabung dengan hukumonline sejak 2006 sebagai Jurnalis Hukum. Imam diangkat sebagai Redaktur Hukum hukumonline.com sejak 2009. Saat ini, Imam menjabat sebagai Clinic & Publishing Manager.   Selain travelling, Imam juga mengisi waktu luangnya dengan membaca. Mantan aktivis kampus ini menyukai buku “Menjinakkan Sang Kuda Troya: Strategi Menghadang Outsourcing” karya TURC. Pria yang akrab dipanggil IHW ini juga hobi menonton film, favoritnya adalah “Sherlock Holmes”.   Imam menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kategori Buruh & Tenaga Kerja.   Follow Imam di twitter: @imamhw
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua