Sabtu, 28 May 2011

Bagaimana Jika Buku Tabungan Nasabah Masih Jadi Benda Sitaan?

Bagaimana Jika Buku Tabungan Nasabah Masih Jadi Benda Sitaan?

Pertanyaan

Selamat Siang. Buku tabungan pribadi nasabah dalam kasus perkara penggelapan uang koperasi disita oleh polisi dan ditetapkan oleh hakim agar tetap dalam berkas perkara. Saat ini, nasabah telah selesai menjalani hukuman sesuai putusan pengadilan. Nasabah tersebut berkeinginan untuk mencairkan dana dalam rekening tersebut. Sementara, nasabah yang bersangkutan tidak lagi memiliki buku tabungan. Apakah boleh Bank menerbitkan buku tabungan baru mengingat buku tabungan milik nasabah tersebut tetap berada dalam berkas perkara? Mohon penjelasan.

Ulasan Lengkap

Buku tabungan pribadi nasabah yang terkait dengan kasus perkara penggelapan uang koperasi, dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dapat dikategorikan sebagai  alat bukti surat atau barang bukti. Gunanya alat bukti,  adalah untuk membuktikan apakah benar terjadi tindak pidana penggelapan atau tidak. 

 

Apabila suatu perkara telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka terhadap barang sitaan terdapat beberapa kemungkinan (lihat Pasal 46 ayat [2] KUHAP):

1.      Dikembalikan kepada orang atau mereka sesuai dalam putusan;

2.      Dirampas untuk negara untuk selanjutnya dieksekusi (dimusnahkan atau dirusakkan; atau

3.      Tetap disimpan untuk dimanfaatkan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

 

Hakim masih memegang tanggung jawab yuridis atas benda sitaan ini sampai dilakukannya langkah-langkah yang disebutkan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP di atas. Untuk melaksanakan eksekusi hakim dengan wewenang yang didapatnya menunjuk jaksa untuk mengesekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, pada saat eksekusi tanggung jawab yuridis berpindah ke tangan jaksa yang telah ditunjuk oleh hakim untuk menjalankan eksekusi tersebut.  Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (”PP 27/1983”) yang menyebutkan bahwa, “Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis.“ Pada Pasal 28 ayat (3) PP 27/1983 juga menyebutkan bahwa Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) menyaksikan pemusnahan benda sitaan oleh Jaksa.

 

Dalam hal putusan menyatakan agar buku tabungan tetap dalam berkas perkara, berarti masih terdapat perkara lain yang terkait dengan alat bukti tersebut (buku tabungan)  sehingga buku tabungan masih diperlukan untuk pembuktian.  Dalam hal  ini maka, Bank tidak boleh menerbitkan buku tabungan baru sampai perkara lain yang terkait dengan kasus tersebut selesai diputus.  Jika memang perkara lain yang masih membutuhkan alat bukti berupa buku tabungan tersebut telah diputus, maka hakim dalam putusannya selayaknya menyatakan buku tabungan dikembalikan kepada pihak di mana benda tersebut disita.  Jika memang ternyata tidak ada perkara lain yang membutuhkan bukti tersebut, bank bisa meminta nasabah untuk mengajukan permohonan peminjaman alat bukti atau gugatan  tersendiri. 

 
Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

2.      Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua