Rabu, 22 June 2011

Sejauh Mana Wewenang Direksi Asing dalam PT PMA?

Sejauh Mana Wewenang Direksi Asing dalam PT PMA?

Pertanyaan

Dengan ini saya ingin menanyakan masalah mengenai wewenang dan hak direksi lokal dan direksi asing berkaitan dengan masalah internal dan eksternal dalam suatu PT PMA. Dalam hal ini, tindakan eksternal yang saya maksud adalah campur tangan direksi, terutama direksi asing ke pemerintahan dan permohonan untuk perkreditan suatu aset dalam Negara RI.

Ulasan Lengkap

Merujuk pada Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) Direksi berwenang untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dan dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar (lihat Pasal 98 ayat [2] UUPT).

 

Dari ketentuan di atas kita ketahui bahwa sebenarnya tidak ada pembatasan pembagian kewenangan direksi baik terkait dengan masalah internal maupun eksternal perusahaan pada suatu PT PMA (Penanaman Modal Asing). Ditegaskan pula oleh advokat senior Arief Surowidjojo dari kantor hukum Lubis Ganie Surowidjojo bahwa UUPT sendiri tidak membedakan antara direksi asing maupun lokal. Mengenai pembagian kewenangan ini merupakan kesepakatan para pemegang saham yang kemudian diatur di dalam anggaran dasar perusahaan tersebut. Jadi, tidak ada batasan dan pembedaan antara direksi asing dan direksi lokal.

 

Hanya saja, Arief menambahkan, memang pada umumnya direksi asing tidak diberikan jabatan-jabatan yang terkait dengan ketenagakerjaan (personalia) atau jabatan yang terkait dengan pemerintah (government relation). Dalam Pasal 5 Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatangjo. Pasal 46 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) memang diatur bahwa khusus untuk jabatan Direktur yang membidangi Personalia, perusahaan wajib menggunakan Tenaga Kerja Indonesia. Lebih jauh, simak artikel Klinik Hukum sebelumnya, Direktur Asing.

 

Jadi, terkait dengan kewenangan direksi asing dalam hubungannya (dalam konteks pekerjaan formal) dengan pemerintahan dan terkait dengan permohonan untuk perkreditan suatu aset di Indonesia, tidaklah dibatasi apakah direksi asing ataupun lokal yang boleh mengemban wewenang tersebut. Sepanjang diatur dalam anggaran dasar, direksi asing dapat melakukan pekerjaan terkait dengan hal-hal tersebut.

 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 

Catatan editor: Klinik Hukum meminta pendapat Arief Surowidjojo pada 16 Juni 2011.

 
Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2.      Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

3.      Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua