Kamis, 09 Juni 2011

Legalitas Surat Pernyataan Bersedia Tidak Digaji Selama Cuti Melahirkan

Legalitas Surat Pernyataan Bersedia Tidak Digaji Selama Cuti Melahirkan

Pertanyaan

Mengutip dari jawaban Hukum Online mengenai pengaturan Cuti Hamil; Sehingga, dalam kaitan dengan hak cuti hamil dan melahirkan tersebut, pengusaha/para pihak hanya dapat mengatur/memperjanjikan (misalnya) pemberian hak cuti yang lebih dari ketentuan normatif, atau menyepakati pergeseran waktunya, dari masa cuti hamil ke masa cuti melahirkan, baik sebagian atau seluruhnya sepanjang akumulasi waktunya tetap selama 3 bulan atau kurang lebih 90 hari kalender. Perusahaan tempat saya bekerja menerapkan pegawainya untuk menandatangani Surat Pernyataan yang dalam salah satu poinnya menyatakan kesediaan pegawai yang bersangkutan dalam waktu tenggang 2 tahun sejak bergabung dengan Perusahaan tidak mendapatkan pergantian biaya pemeriksaan kandungan sampai biaya melahirkan dan/atau TIDAK MENDAPATKAN UPAH/GAJI SELAMA MENJALANKAN CUTI MELAHIRKAN. Saya sendiri belum menandatangani surat pernyataan tersebut. Apakah dalam hal ini perusahaan saya berhak untuk menerapkan peraturan tersebut ketika saya hamil dan apa saja peraturan yang dapat ditambahkan atau dimodifikasi perusahaan dalam kaitannya dengan hak cuti hamil pegawai perempuan?

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

Kebijakan perusahaan untuk tidak memberikan pergantian biaya pemeriksaan kandungan sampai biaya melahirkan, dan tidak membayarkan upah/gaji selama menjalankan cuti hamil dan melahirkan (dalam waktu tenggang 2 tahun), dapat kami jelaskan sebagai berikut:

 

1.   Apabila pegawai (pekerja/buruh) menjadi peserta program jamsostek, maka biaya pemeriksaan kandungan sampai biaya melahirkan (sebagaimana yang Saudara/(i) sebutkan) memang sudah menjadi tanggung jawab PT. Jamsostek (Persero) melalui program JPK –jaminan pemeliharaan kesehatan– (lihat Pasal 16 UU No. 3/1992 jo Pasal 33 ayat [2] PP No. 14/1993). Oleh karena ada kewajiban pengusaha untuk mengikut-sertakan pegawainya (dan meng-iur) pada program jamsostek dimaksud, maka tentunya melepaskan kewajiban pengusaha untuk menanggung jaminan sosial pegawainya, termasuk JPK yang coverage-nya (penanggungannya) meliputi pemeriksaan kandungan dan biaya melahirkan (vide Pasal 27 dan 28 Permenakertrans No. Per-12/Men/VI/2007). Kecuali apabila –manajemen– perusahaan tidak mengikutsertakan pegawainya pada program jamsostek tersebut, maka tentunya menjadi tanggung jawab perusahaan yang nilainya -sekurang-kurangnya- sama dengan besaran coverage program jamsostek untuk suatu jenis pelayanan (lihat Pasal 17 dan Pasal 18 ayat [3] UU No. 3/1992).

 

2.   Berdasarkan Pasal 84 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”), setiap pekerja/buruh (pegawai) yang menggunakan hak istirahat hamil dan melahirkan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) UUK, berhak mendapat upah penuh. Dengan perkataan lain, apabila pegawai perempuan sedang menjalankan cuti hamil dan melahirkan selama –kumulatif– 3 (tiga) bulan, maka ia berhak atas upah penuh selama jangka waktu tersebut, walau tidak melaksanakan pekerjaan. Hak tersebut adalah hak yang diberikan undang-undang dalam case yang normal atau wajar, dalam arti, sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (legal). Artinya, kalau ada case seorang perempuan hamil dan melahirkan secara illegal (tidak resmi), maka tentunya manajemen perusahaan tidak berkewajiban untuk membayar upah selama masa hamil dan melahirkan (vide Pasal 1602c KUHPerdata), bahkan dapat menerapkan –antara lain– kebijakan no work no pay (seperti dimaksud Pasal 93 ayat (1) UUK atau Pasal 1602b KUHPerdata).

 

Dengan demikian, pembuatan Surat Pernyataan yang dilakukan perusahaan untuk ditandatangani oleh pegawainya yang salah satu poinnya menyatakan kesediaan pegawai untuk (dalam waktu tenggang 2 tahun) tidak mendapatkan pergantian biaya pemeriksaan kandungan sampai biaya melahirkan dan/atau tidak mendapatkan upah/gaji selama menjalankan cuti –hamil dan– melahirkan, menurut hemat kami, tentunya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan (pasal-pasal) yang telah kami sebutkan di atas. Dan atas pelanggaran (pembuatan Pernyataan) tersebut, Saudari dapat melaporkan kepada Pegawai Pengawas pada instansi ketenagakerjaan (di Kabupaten/Kota) setempat di mana Saudari bekerja untuk dilakukan penegakkan hukum.

 

Demikian penjelasan dan opini kami, semoga dapat dipahami.

 
Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.      Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23);

3.      Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

4.      Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagaimana Telah Diubah Terkahir dengan Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2010;

5.      Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-12/Men/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Umar Kasim
MITRA : INDOLaw
E-mail: [email protected] | Twitter: @markas_twet
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua