Kamis, 03 November 2011

Bolehkah Pembelian Reksa Dana Secara 'Back Date'?

Bolehkah Pembelian Reksa Dana Secara 'Back Date'?

Pertanyaan

Saya ingin bertanya, apakah diperbolehkan untuk istilah "back date" di dalam pembelian reksa dana? Apakah ada peraturan tegas dari Bapepam? Terima kasih sebelumnya.  

Ulasan Lengkap

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi (lihat Pasal 1 angka 27 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal – “UUPM”).

 

Dalam buku Berwisata ke Dunia Reksa Dana karya Eko P. Pratomo yang dimuat dalam laman Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dijelaskan antara lain bahwa:

-         Reksa dana dibentuk oleh manajer investasi dan bank kustodian melalui akta kontrak investasi kolektif (KIK) yang dibuat notaris.

-         Sebelum dapat menjual reksa dana kepada investor, manajer investasi harus terlebih dahulu membentuk reksa dana dengan membuat akta kontrak investasi kolektif (KIK) bersama bank kustodian. Kemudian, menjalani proses pernyataan pendaftaran kepada Bapepam untuk mendapatkan pernyataan efektif, sehingga reksa dana dapat dijual kepada investor.

-         Umumnya, manajer investasi bekerja sama dengan agen penjual (bank, perusahaan asuransi, atau pihak lainnya) untuk menawarkan dan menjual reksa dana kepada investor.

 

Jadi, untuk akta KIK yang dibuat secara notariil oleh manajer investasi dan bank kustodian jelas tidak dapat dibuat secara back-dated atau bertanggal mundur. Demikian seperti dikatakan notaris Irma Devita Purnamasari. Hal ini, menurut Irma, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi:

 

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

 

Sedangkan, soal apakah kontrak pembelian reksa dana dari manajer investasi (atau agen penjualnya) oleh investor boleh-tidaknya dilakukan secara back-dated, hal itu tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan yang diterbitkan Bapepam-LK. Namun, Peraturan Bapepam-LK No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Angka 12, mengatur bahwa manajer investasi dapat menentukan tata cara penjualan dan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

 

Di samping itu, dari penelusuran kami, dalam reksa dana pasar uang memang dikenal istilah back-dating. Seperti kami kutip dari situs forexind.org yang dimaksud dengan istilah back dating yaitu “Penulisan tanggal pada suatu cek atau dokumen lain, dimana tanggal ini lebih awal daripada tanggal penarikan aktual. Juga seorang investor yang memegang sertifikat Reksadana yang awalnya tidak menandatangani letter of intent (LoI), dapat menandatangani LoI ini dalam 90 hari semenjak tanggal pembelian Reksadana tersebut.

 

Dengan demikian, menurut kami, belum/tidak ada peraturan Bapepam-LK yang secara khusus atau secara tegas melarang kontrak pembelian reksa dana oleh investor dibuat secara back-dated. Tapi pada prinsipnya, Bapepam-LK membolehkan manajer investasi menentukan tata cara penjualan dan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan kepada investor.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Catatan editor: Klinik Hukum meminta pendapat Irma Devita Purnamasari melalui telepon pada 3 November 2011.

 

Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

2.      Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

3.  Peraturan Bapepam-LK No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua