Rabu, 13 Juli 2011

Haruskah Membayar Denda karena Resign Sebelum Perjanjian Kerja Berakhir?

Haruskah Membayar Denda karena Resign Sebelum Perjanjian Kerja Berakhir?

Pertanyaan

Saya mantan pegawai Bank BUMN. Setahun yang lalu saya masuk ke Bank ini melalui Jalur ODP/MT. Di sini ada perjanjian/kontrak kerja yang saya tanda tangan secara sadar berikut dengan berbagai pasal-pasalnya dan denda-dendanya. Kemudian setelah training selesai, saya ditempatkan di cabang yang cukup jauh (tapi alasan jarak tidak masalah bagi saya). Kemudian saya telah bekerja di cabang tersebut kurang lebih 1 tahun dan saya merasa kurang sesuai, tidak cocok dan juga ada berbagai masalah yang timbul yang menyebabkan saya tidak bertahan di sana. Saya pernah mengadukan masalah yang timbul yang menyebabkan saya tidak bertahan di sana. Saya pernah mengadukan masalah ini ke divisi sumber daya manusia di kantor pusat, namun tidak mendapat perhatian. Lalu saya berpikir saya masih mempunyai peluang karir di tempat lain dengan umur saya yang masih produktif daripada saya korbankan dengan setiap hari menahan amarah atau bersabar di cabang saya ditempatkan. Lalu saya mengajukan pengunduran diri, dan sedikit mendapatkan perhatian mereka, namun mungkin ini semua sesuai dengan prosedur/sistem. Setelah 2 bulan saya resign, baru beberapa minggu terakhir ini saya menerima surat penagihan denda. Saya sadar karena telah menandatangani surat perjanjian kerja dan akhirnya sampai sekarang saya bingung apakah saya harus membayar dendanya yang cukup besar (di atas 100 juta) ataukah saya bisa menuntut balik? Karena sistem seperti ini bisa sangat merugikan rekan-rekan saya yang mungkin juga tertekan, namun tidak mendapat perhatian oleh divisi sumber daya manusianya. Salam hangat, terima kasih.

Ulasan Lengkap

Perekrutan (penerimaan) karyawan dengan jalur ODP (Office Development Programme) atau MT (Management Trainee) adalah suatu program penerimaan calon karyawan dalam suatu perusahaan di mana calon karyawan wajib menjalani pelatihan (training)/pendidikan sebelum menempati posisi tertentu yang biaya pelatihan/pendidikannya ditanggung oleh perusahaan(vide Pasal 12 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan/UUK).  Penempatan posisi/jabatan seorang karyawan nantinya ditentukan berdasarkan penilaian pada saat masa training. Selama calon karyawan menjalani training (ODP/MT) biasanya akan menerima uang saku sebagai ganti gaji.

 

Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak (vide Pasal 55UUK). Dalam hukum ketenagakerjaan tidak diatur mengenai besarnya denda apabila seorang pekerja memutus kontrak sebelum kontrak tersebut berakhir. Namun, yang diatur adalah mengenai ganti kerugian yang wajib dibayar oleh pihak yang mengakhiri hubungan kerja untuk membayar ganti kerugian kepada pihak lain sebesar upah pekerja/buruh sampai waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Hal tersebut diatur dalam Pasal 62 UUK, yang menyatakan :

 

Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.”

 

Sedangkan, besar atau jumlah denda yang dibebankan kepada Anda (di atas Rp100 juta) karena memutus kontrak sebelum kontrak tersebut berakhir tidak diatur dalam hukum ketenagakerjaan, akan tetapi apabila kita mengacu pada pada Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan :

 

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

 

Dengan demikian, perjanjian yang dibuat sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat, maka secara hukum para pihak wajib memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati itu. Karena itu, Anda berkewajiban membayar denda karena telah memutus kontrak yang belum berakhir. Mengenai jumlah denda atau ganti rugi yang relatif besar boleh jadi hal tersebut karena perusahaan telah mengeluarkan biaya yang besar pula untuk membiaya pelatihan/pendidikan Anda selama mengikuti program ODP/MT.

 

Berkaitan dengan uraian di atas, satu hal yang bisa kami ingatkan yaitu bacalah baik-baik setiap kontrak atau perjanjian yang akan ditandatangani. Jika Anda merasakan ada hal yang tidak sesuai atau Anda tidak mengerti sebaiknya segera minta penjelasan. Karena sekali Anda menandatangani kontrak atau perjanjian tersebut maka pada saat itu juga kontrak atau perjanjian itu mengikat Anda. Jika Anda lalai melaksanakan isi kontrak/perjanjian itu maka hal itu bisa merugikan Anda.

 
Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua