Selasa, 18 Oktober 2011

Apakah Putusan MK Bisa Di-Judicial Review?

Apakah Putusan MK Bisa Di-Judicial Review?

Pertanyaan

Apakah dapat dilakukan judicial review terhadap sebuah keputusan MK ?

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, pertama-tama harus diketahui terlebih dahulu kewenangan Mahkamah Konstitusi (“MK”) yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”). Bila merujuk kepada UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi setidaknya ada lima kewenangan yang dimiliki oleh MK.

 

Lima kewenangan tersebut adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu (baik di tingkat nasional maupun pemilihan umum kepala daerah) dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (impeachment). Simak kewenangan MK lebih lanjut di sini.

 

Pasal 24C UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final terhadap lima kewenangan itu. Artinya, putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga tak bisa diajukan upaya hukum lain, termasuk judicial review.

 

Lagipula, judicial review merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam praktik, judicial review (pengujian) undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh MK. Sedangkan, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA).

 

Ini bisa disimpulkan bahwa judicial review hanya bisa dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, bukan putusan pengadilan. Karenanya, putusan MK tak bisa dijadikan sebagai objek judicial review.

 

Demikian jawaban saya, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.      Undang-Undang Dasar 1945

2.      Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

  

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Ali Salmande, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Ali Salmande Harahap lulus dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta pada 2007. Saat kuliah Ali mengambil program kekhususan Hukum Tata Pemerintahan. Ali bergabung dengan hukumonline sebagai Jurnalis Hukum pada 2007. Saat ini, Ali adalah Redaktur Hukumonline.   Di kalangan teman dan kolega, Ali dikenal sebagai mitra diskusi yang menyenangkan, bisa serius juga tak jarang santai dan penuh humor. Di waktu senggang, Ali menyalurkan hobi membaca dan berdiskusi. Buku favoritnya adalah kitab klasik “Al-Ahkam Al-Sulthaniyah” karya Al-Mawardi. Di saat lain, Ali juga menonton film, favoritnya adalah “The Devil’s Advocate”.   Ali menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kategori-kategori Hukum Keluarga & Waris, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Ilmu Hukum, dan Kenegaraan.   Follow Ali di twitter: @salmande
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua