Rabu, 02 November 2011

Pengertian 'Transaksi Tertentu' dalam UU Mata Uang

Pengertian 'Transaksi Tertentu' dalam UU Mata Uang

Pertanyaan

Sehubungan dengan terbitnya UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, saya ingin menanyakan mengenai pengertian "transaksi tertentu" dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a. Dalam penjelasannya tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian ataupun batasan "transaksi tertentu" sehingga dapat menimbulkan kebingungan ataupun multi-interpretasi. Terima kasih.  

Ulasan Lengkap

 

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (“UU Mata Uang”) mulai berlaku sejak 28 Juni 2011. Berikut kami kutip bunyi Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU Mata Uang sebagai berikut;

Pasal 21

(1) Rupiah wajib digunakan dalam:

a.      setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;

b.      penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau

c.      transaksi keuangan lainnya,

yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:

a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;

 

Menurut hemat kami, ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Mata Uang boleh jadi mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (“UU Keuangan Negara”), yang berbunyi:

 

Penggunaan mata uang lain dalam pelaksanaan APBN/APBD diatur oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

 

Berdasarkan ketentuan ini, Menteri Keuangan telah menerbitkan antara lain Peraturan Menkeu No. 249/PMK.05/2010 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara dalam Mata Uang Asing (“Permenkeu 249”). Dalam Pasal 2 ayat (1) Permenkeu 249 dijelaskan bahwa penerimaan Negara dalam mata uang asing terdiri dari:

a.      Penerimaan Perpajakan;

b.      Penerimaan Negara Bukan Pajak Non-Migas; dan

c.      Penerimaan Pengembalian Belanja yang bukan bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

 

Jadi, yang dimaksud “transaksi tertentu” dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dimaksud Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Mata Uang yaitu antara lain penerimaan negara dalam mata uang asing berupa penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak non-migas, dan penerimaan pengembalian belanja yang bukan bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

 

Selain itu, kita juga dapat melihat UU No. 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (“UU APBN 2011”). Di dalam UU APBN 2011 antara lain disebutkan bahwa Negara menerbitkan surat utang negara (“SUN”) dan surat berharga syariah Negara (“SBSN”) dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (lihat Pasal 1 angka 35 dan angka 36). Sehingga, “transaksi tertentu” yang dimaksud Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Mata Uang juga termasuk pembayaran SUN dan SBSN yang diterbitkan dalam valuta asing.

 

Hal ini juga ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi Perbankan dan Keuangan DPR, Harry Azhar Azis. Harry Azhar Azis yang merupakan salah satu anggota Komisi XI DPR yang terlibat dalam penyusunan RUU Mata Uang mencontohkan yang dimaksud dengan “transaksi tertentu” dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara itu antara lain adalah transaksi pembayaran utang ke beberapa negara lain yang menggunakan valuta asing.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Catatan editor: Klinik Hukum meminta pendapat Harry Azhar Azis melalui sambungan telepon pada 5 Oktober 2011.

 

Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2.      Undang-Undang No. 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

3.      Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

4.      Peraturan Menkeu No. 249/PMK.05/2010 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara dalam Mata Uang Asing

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua