Kamis, 31 Mei 2012

Dasar Hukum Gugatan Lintas Negara

Dasar Hukum Gugatan Lintas Negara

Pertanyaan

Pada kasus Rawagede, para keluarga korban dan KKUB melayangkan tuntutan secara perdata di pengadilan negeri Belanda kepada pemerintah Belanda atas tindakan kasus Rawagede. Pihak Indonesia menang dalam kasus ini. Yang mau saya tanyakan, apa landasan teori mengenai individu-individu yang menuntut di pengadilan negri negara lain dan yang dituntut itu negera lain itu sendiri? Apa tanggapan hukum Indonesia terhadap hal ini? Dan apa tanggapan hukum internasional atas hal ini? Terima kasih.  

Ulasan Lengkap

 

Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya berasumsi bahwa yang Anda maksud sebagai tuntutan adalah tuntutan hak secara perdata, atau yang lebih dikenal sebagai gugatan. Hal ini karena Anda memberikan contoh gugatan yang dilakukan oleh para korban kasus Rawagede.

 

Pada dasarnya, dalam hukum internasional tidak ada ketentuan yang melarang warga negara lain melakukan gugatan di luar negeri. Namun yang harus dipahami, kedudukan antara orang yang menggugat dengan negara tidak seimbang (apabila yang melakukan gugatan adalah warga negara lain). Oleh karena itu, si penggugat dapat diwakili oleh negaranya dalam gugatan yang dilakukan berdasarkan teori tanggung jawab negara.

 

Teori tanggung jawab negara ini dapat dilaksanakan apabila terdapat beberapa ketentuan, seperti terdapat kerugian yang nyata dan apabila kedudukan warga negaranya ‘melawan’ negara lain.

 

Sebelum membicarakan mengenai gugatan di luar negeri, harus dipahami terlebih dahulu mengenai teori komitas (Comity Doctrine). Dalam teori komitas, masing-masing pengadilan memiliki yurisdiksi dan kewenangannya masing-masing. Yurisdiksi dan kewenangan ini terbatas karena masing-masing Negara memiliki kedaulatan dan hukum nasionalnya masing-masing. Dengan teori ini, pengadilan dapat menyatakan forum non conveniens atau menyatakan bahwa mereka tidak memiliki yurisdiksi atas kasus yang dibawa ke hadapan mereka.

 

Dalam melakukan gugatan, harus dilihat hukum mana yang berlaku untuk gugatan tersebut. Dalam hukum perdata internasional, terdapat teori yang bernama renvoi atau penunjukan kembali.

 

Dalam teori renvoi, dilihat status personal apakah yang dianut negara dari warga negara yang melakukan gugatan, apakah menganut prinsip nasionalitas atau prinsip domisili. Apabila negara tersebut menganut prinsip nasionalitas, maka hukum yang berlaku terhadap warga negara tersebut adalah hukum di mana dia menjadi warga negara. Namun, apabila negaranya menganut prinsip domisili, maka hukum yang berlaku adalah hukum di mana warga negara tersebut berada.

 

Berdasarkan Pasal 16 Algemeene Bepalingen Wetgeving voor Indonesie (“AB”), Indonesia menganut prinsip nasionalitas. Sedangkan Amerika Serikat, misalnya, karena sistem hukumnya adalah sistem Common Law, menganut prinsip domisili. Contoh: warga negara Amerika Serikat di Indonesia. Indonesia menganut prinsip nasionalitas, maka hukum Indonesia menunjuk hukum Amerika Serikat yang berlaku. Amerika Serikat sendiri menganut prinsip domisili, dan oleh karenanya menunjuk hukum Indonesia yang berlaku dalam tuntutan yang dimaksud. Sehingga dapat dilihat alur ‘penunjukan kembali’ dari hukum yang dipakai.

 

Indonesia mendasarkan pertimbangan pemakaian hukum untuk suatu tindakan berdasarkan Pasal 18 AB yang menyatakan bahwa bentuk tiap tindakan hukum akan diputus oleh pengadilan menurut perundang-undangan dari negeri atau tempat, di mana tindakan hukum itu dilakukan. Dalam kasus Rawagede, tindakan yang dilakukan oleh tentara Belanda terjadi di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 18 AB tersebut, pengadilan seharusnya memutus perkara dengan hukum Indonesia. Namun, ini dapat terjadi apabila disidangkan di Indonesia. Berdasarkan teori komitas, masing-masing Negara dan pengadilannya memiliki yurisdiksi dan kewenangannya masing-masing terhadap ketentuan seperti itu.

 

Terlepas dari ketentuan ini semua, kasus Rawagede tidak dapat dijadikan contoh dari penerapan gugatan seorang warga negara asing terhadap negara lain. Hal ini karena dalam pertimbangan hukumnya, pengadilan Belanda menyatakan bahwa para korban Rawagede merupakan warga negara dari Hindia Belanda yang saat itu masih merupakan jajahan dari Belanda. Oleh karenanya, gugatan perdata yang diajukan sama halnya seperti seorang warga negara menggugat negaranya sendiri.

 

Demikian jawaban dari saya, semoga dapat menjawab pertanyaan Anda.

 

Dasar hukum:

Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (Staatblad 1847 No. 23)

 

Sumber bacaan:

1.    J.G. Starke, An Introduction to International Law

2.    Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional

3.    Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Legal 1O1
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua