I.       Sebelumnya, perlu diketahui bahwa hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (lihat Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek – “UU Merek”).

Sehingga, dalam hal tertentu, permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (“DJHKI”). Sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 6 ayat (1) UU Merek permohonan merek harus ditolak apabila merek tersebut:

KLINIK TERKAIT

Jangka Waktu Hak Merek dan Syarat Perpanjangannya

20 Des 2023

Perlindungan Hak Merek, Ini Syarat Mendapatkannya

11 Sep 2023

Aturan Pendaftaran Merek Internasional di Indonesia

04 Agt 2023

Keberatan Pemilik Merek Terdaftar atas Pendaftaran Merek oleh Pihak Lain

07 Agt 2020

a.      mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

b.      mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.

c.      Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Dalam praktiknya, masih dapat kita temui berbagai merek yang mirip dengan merek lain. Hal ini yang kemudian seringkali menimbulkan perkara di bidang merek.

Bila ada merek terdaftar yang mempunyai persamaan dengan merek lain yang juga terdaftar, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 68 ayat [1] dan [3] UU Merek. Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta (Pasal 68 ayat [4] UU Merek). Dan terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan merek ini hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (lihat Pasal 70 ayat [1] UU Merek).

Namun, gugatan pembatalan pendaftaran merek ini hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Kecuali merek yang bersangkutan ternyata bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, maka gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu (lihat Pasal 69 UU Merek).

Sedangkan, apabila ada pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis dengan merek terdaftar, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak lain tersebut berupa (lihat Pasal 76 UU Merek):

a.      gugatan ganti rugi, dan/atau

b.      penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Selain itu, pemilik merek terdaftar dapat mengadukan kepada pihak kepolisian pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar miliknya untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Tindak pidana tersebut diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800 juta (lihat Pasal 91 jo Pasal 95 UU Merek).

II.     Mengenai sengketa merek “AQUA”, berdasarkan penelusuran kami memang benar terdapat putusan Mahkamah Agung (“MA”) yang memenangkan PT. Aqua Golden Missippi pemegang merek “AQUA” terhadap pemegang merek-merek lain yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan “AQUA”. Salah satunya adalah putusan MA No. 014K/N/HAKI/2003 Tahun 2003 yang membatalkan merek “AQUALIVA”. Dalam perkara tersebut pihak penggugat mengajukan bukti-bukti antara lain tiga putusan MA sebelumnya yaitu No. 757 K/Pdt/1989 ttgl. 30 Maret 1992, No. 980 K/Pdt 1990 ttgl. 30 Maret 1992, dan No. 1371 K/Pdt/1993 ttgl. 18 Nopember 1997 tentang pembatalan merek-merek AQUARIA, CLUB AQUA dan QUA-QUA karena diqualifisir beritikad tidak baik dan mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek AQUA.

III. Sekarang mengenai apa yang Anda tanyakan yaitu apakah merek ponsel “Blueberry” dapat dikatakan menjiplak merek ponsel “Blackberry”. Secara kasat mata memang ada kemiripan dan persamaan pada pokoknya dalam kedua merek tersebut. Namun, mengenai hal ini, hanya DJHKI yang dapat menentukan apakah merek Blueberry akan diterima atau ditolak pendaftarannya karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Blackberry. Berdasarkan informasi yang kami terima dari Kepala Seksi Klasifikasi Merek pada Direktorat Merek, Ditjen HKI, Irbar Susanto, S.H., M.H. pendaftaran merek Blueberry (hingga artikel ini dibuat) masih dalam proses pendaftaran di Ditjen HKI.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Catatan editor: Klinik Hukum meminta informasi dari Irbar Susanto melalui sambungan telepon pada 3 November 2011.

Dasar hukum:

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.