Senin, 16 Januari 2012

Prosedur Permohonan Penyelenggaraan JPK dengan Manfaat Lebih Baik

Prosedur Permohonan Penyelenggaraan JPK dengan Manfaat Lebih Baik

Pertanyaan

Selamat siang, Saya ingin menanyakan apakah perusahaan yang sudah memiliki JPK sendiri wajib meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Disnaker setempat? Bagaimana prosedur pelaporannya, mengingat dalam UU/Permenaker tidak terdapat penjelasan mengenai hal tersebut? Terima kasih.  

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

1.      Kami asumsikan yang Anda maksud dengan “JPK” adalah jaminan pemeliharaan kesehatan. Menurut Umar Kasim dalam artikel Paket Pemeliharaan Kesehatan Karyawan dengan Manfaat Lebih Baik oleh Perusahaan, berdasarkan Pasal 2 ayat (4) PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pengusaha/perusahaan yang telah (memenuhi syarat) menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan  bagi tenaga kerjanya dengan manfaat yang lebih baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar PT (Persero) Jamsostek (“JPK-Dasar”), tidak wajib ikut dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek Persero. Tentang hal ini baca juga artikel Harus Jamsostek atau Cukup Asuransi Kesehatan?

 

Menurut Umar, perusahaan dinyatakan telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat yang lebih baik dari JPK-Dasar PT (Persero) Jamsostek, adalah apabila perusahaan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1998 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih Baik Dari Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja (selanjutnya disebut “Permen No. 01/MEN/1998”).

 

Dalam Pasal 15 Permen No. 01/MEN/1998 dinyatakan:

 

(1) Dalam hal ini perusahaan telah menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja dan keluarganya dengan manfaat lebih baik, pengusaha harus mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat dengan dilampiri data Penyelenggara, Kepesertaan, dan paket pelayanan.

(2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat memberikan rekomendasi persetujuan atau menolak permohonan pengusaha berdasarkan hasil pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

(3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat belum memberikan jawaban atas permohonan pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1, permohonan pengusaha tersebut dianggap disetujui.

 

Jadi, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Permen No. 01/MEN/1998 perusahaan yang menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan sendiri harus/wajib mengajukan permohonan dahulu kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Setempat.

 

2.      Dari ketentuan Pasal 15 Permen No. 01/MEN/1998 tersebut juga dapat kita ketahui juga bahwa prosedur mengajukan persetujuan menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu:

a.      Mengajukan permohonan dengan dilampiri data penyelenggara, kepesertaan, dan paket pelayanan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Setempat.

b.      Selambatnya dalam waktu 30 hari Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Setempat harus memberikan rekomendasi persetujuan atau menolak permohonan pengusaha.

c.      Apabila dalam waktu 30 hari Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Setempat belum memberikan jawaban atas permohonan pengusaha, maka permohonan tersebut dianggap telah disetujui.

 

Sekian jawaban dari kami, semoga membantu.

 

Dasar hukum:

1.      Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

2.      Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih Baik Dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja

 

  

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Adi Condro Bawono, yang akrab disapa Adi ini menyelesaikan studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada 2007. Kemudian Adi melanjutkan studinya di Universitas Padjadjaran. Adi menyelesaikan studi strata dua pada 2012.   Semasa kuliah Adi mengambil program kekhususan Hukum Bisnis. Adi bergabung dengan hukumonline pada September 2011 sebagai Journalist Hukumonline English. Kemudian menjadi Penjawab Klinik Hukum (Content Administrator) di Hukumonline. Sekarang, ia adalah Datacenter Administrator di Hukumonline.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua