Senin, 10 Maret 2014

Bolehkah ASI Diperjualbelikan?

Bolehkah ASI Diperjualbelikan?

Pertanyaan

Sekarang sedang marak terjadi jual beli asi lewat internet. Bagaimana ya pengaturannya? Apakah tidak melanggar aturan dalam kuhper atau hukum kesehatan atau aturan hukum lainnya?

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

 

ASI atau Air Susu Ibu, menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (“PP 33/2012”), adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu. Sedangkan ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.

 

Pada dasarnya, setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi yang dilahirkannya (Pasal 6 PP 33/2012). Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal terdapat (lihat Pasal 7 PP 33/2012):

a.    indikasi medis:

b.    ibu tidak ada; atau

c.    ibu terpisah dari Bayi.

 

Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya, pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI (Pasal 11 ayat (1) PP 33/2012). Pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI dilakukan dengan persyaratan (Pasal 11 ayat (2) PP 33/2012):

a.    permintaan ibu kandung atau Keluarga Bayi yang bersangkutan;

b.    identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau Keluarga dari Bayi penerima ASI;

c.    persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas Bayi yang diberi ASI;

d.    pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan

e.    ASI tidak diperjualbelikan.

 

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa ASI tidak dapat diperjualbelikan oleh orang yang menjadi pendonor ASI.

 

Sayangnya, dalam PP 33/2012 tidak diatur mengenai sanksi jika dilakukan jual beli ASI. Mengenai donor ASI ini, menurut Pasal 11 ayat (4) PP 33/2012, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai hal tersebut.

 

Dalam artikel Kemenkes godok peraturan tentang donor ASI yang kami akses dari laman Antara News, dapat dilihat bahwa peraturan menteri mengenai donor ASI masih dalam proses penyusunan.

 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

    

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua