Rabu, 01 February 2012

Menyikapi Karyawan PKWT yang Resign Tanpa Pemberitahuan

Menyikapi Karyawan PKWT yang Resign Tanpa Pemberitahuan

Pertanyaan

Sebagai orang perusahaan bila ada karyawan yang resign tanpa pemberitahuan serta tidak sesuai PKWT yang masih berjalan, bagaimana seharusnya perusahaan menyikapinya? Terima kasih.  

Ulasan Lengkap

Secara umum, pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia saat ini didasarkan pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”). Dalam Pasal 162 ayat (3) UUK diatur mengenai syarat bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri adalah:

1.      mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;

2.      tidak terikat dalam ikatan dinas; dan

3.      tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

Lebih jauh, simak Aturan Jangka Waktu Pemberitahuan Pengunduran Diri (One Month Notice).

 

Memang seharusnya pekerja yang hendak mengundurkan diri terlebih dahulu mengajukan surat permohonan pengunduran diri. Namun, jika seorang pekerja kemudian berhenti bekerja tanpa pemberitahuan dan telah tidak masuk bekerja selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat dikatakan pekerja itu mangkir dan dianggap mengundurkan diri sehingga putus hubungan kerjanya (lihat Pasal 168 ayat [1] UUK).

 

Dalam hal pekerja tersebut ternyata mengundurkan diri sebelum berakhirnya jangka waktu dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”), maka berlakulah Pasal 62 UUK yang menentukan bahwa:

 

Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.”

 

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pekerja yang mengakhiri hubungan kerja sebelum batas waktu berakhirnya jangka waktu PKWT diwajibkan membayar ganti rugi kepada pengusaha sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya PKWT-nya.

 

Memang hal-hal seperti pekerja mengundurkan diri tanpa pemberitahuan dan mengundurkan diri sebelum jangka waktu PKWT berakhir tidak sedikit ditemui dalam praktik. Untuk itu, pada umumnya pihak perusahaan mengantisipasinya dengan memberikan ketentuan-ketentuan yang mencegah pekerja melakukan hal yang demikian baik melalui peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja (PK), maupun perjanjian kerja bersama (PKB), yakni dengan mengatur pengenaan ganti rugi tersebut.

 

Menyikapi pekerja yang demikian, pihak perusahaan ada baiknya memanggil pekerja yang bersangkutan secara patut dan tertulis untuk dilakukan perundingan dan atau untuk diminta mengundurkan diri sesuai prosedur yang berlaku. Selanjutnya, jika upaya kekeluargaan atau perundingan tidak membuahkan hasil, upaya lainnya dapat dilakukan sebagaimana dijelaskan dalam artikel Hubungan Industrial.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

  

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua