Sabtu, 17 Maret 2012

Jika Upah Lembur Dibayar Tak Sesuai dengan Jumlah Waktu Lembur

Jika Upah Lembur Dibayar Tak Sesuai dengan Jumlah Waktu Lembur

Pertanyaan

Bolehkah perusahaan membatasi jam lembur karyawan? Misalnya, dalam seminggu karyawan melakukan kerja lembur sebanyak 13 jam, tetapi perusahaan hanya memperbolehkan 10 jam saja. Atau pada hari Minggu karyawan bekerja 8 jam, tetapi hanya diperbolehkan 5 jam. Apakah hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan?  

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Dari pertanyaan Anda, kami kurang mendapat kejelasan mengenai apa yang sebenarnya dibatasi oleh perusahaan. Apakah yang dibatasi adalah jumlah jam kerja lembur yang dapat dilakukan oleh seorang pekerja, ataukah yang dibatasi adalah jumlah pembayaran upah yang dilakukan perusahaan dalam hal pekerja telah bekerja lembur.

 
Untuk itu, kami akan membahasnya satu persatu.
 

1.    Mengenai pembatasan jam kerja lembur, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(”UUK”) sudah mengatur jumlah maksimal pengusaha dapat mempekerjakan lembur pekerjanya.

 

Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah (Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. KEP-102/MEN/VI/2004 TAHUN 2004TENTANGWAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR - “Kepmenaker 102”).

 

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja (lembur) harus memenuhi syarat (Pasal 78 UUK):

a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan

b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

 

Namun, pengecualian maksimal waktu kerja lembur dimungkinkan oleh Pasal 77 ayat [3] UUK, bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Misalnya sektor usaha energi dan sumber daya mineral serta pertambangan yang berlokasi pada daerah tertentu. Selengkapnya simak Kerja 24 Jam NoStop!

 

Jadi, selama jumlah kerja lembur yang diwajibkan perusahaan kepada pekerjanya tidak melebihi 3 jam sehari dan 14 jam seminggu, hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan UUK. Dalam hal ini, apabila perusahaan Anda hanya memperbolehkan pekerjanya lembur selama 10 jam seminggu, hal tersebut juga tidak melanggar ketentuan UUK.

 

2.    Jika yang Anda maksud dengan pembatasan tersebut adalah sehubungan dengan pembatasan jumlah upah kerja lembur yang diberikan oleh perusahaan. Misalnya ketika seorang pekerja telah melakukan kerja lembur selama 13 jam dalam seminggu, ternyata perusahaan hanya memberikan upah lembur senilai 10 jam kerja lembur, sedangkan 3 jam sisanya tidak dibayarkan.

 

Kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja untuk membayar upah kerja lembur diatur dalam Pasal 78 ayat [2] UUK yang menyatakan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur”. Lebih jauh, simak Waktu Kerja dan Upah Lembur.

 

Lalu, terdapat pengaturan mengenai cara penghitungan upah kerja lembur pada Pasal 11 Kepmenaker 102 yang menegaskan bahwa salah satu dasar penghitungan upah lembur adalah jumlah waktu kerja lembur pekerja. Atas dasar itu, perusahaan wajib membayar upah kerja lembur sesuai dengan jumlah waktu kerja lembur pekerja. Selengkapnya simak Lembur pada Hari Libur Mingguan dan atau Libur Resmi dan Upah Lembur.

 

Pembayaran upah lembur yang tidak sesuai dengan jumlah waktu lembur yang dilakukan pekerja, dianggap melanggar kewajiban membayar upah lembur kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat [2] UUK. Dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat diancam pidana sesuai pengaturan Pasal 187 UUK yakni dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

 
Sekian jawaban dari kami, semoga membantu.
 
Dasar hukum:

1.     Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.     Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Kep-102/Men/Vi/2004 tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur. 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Adi Condro Bawono, yang akrab disapa Adi ini menyelesaikan studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada 2007. Kemudian Adi melanjutkan studinya di Universitas Padjadjaran. Adi menyelesaikan studi strata dua pada 2012.   Semasa kuliah Adi mengambil program kekhususan Hukum Bisnis. Adi bergabung dengan hukumonline pada September 2011 sebagai Journalist Hukumonline English. Kemudian menjadi Penjawab Klinik Hukum (Content Administrator) di Hukumonline. Sekarang, ia adalah Datacenter Administrator di Hukumonline.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua