Senin, 05 March 2012

Jika Tanah yang Dibeli Ternyata Objek Sengketa

Jika Tanah yang Dibeli Ternyata Objek Sengketa

Pertanyaan

Salam buat hukumonline, semoga berkenan menjawab pertanyaan saya ini. Ibu saya pernah membeli tanah 4 tahun lalu dari sebuah keluarga bernama keluarga Sembiring. Dan saat ini tanah itu sudah dibangun menjadi rumah tinggal oleh ibu saya. Namun ibu saya baru tahu bahwa tanah di wilayah situ dulu pernah menjadi sengketa antara keluarga Purba dan keluarga Sembiring dan akhirnya dimenangkan oleh keluarga Sembiring (Ibu saya membeli tanah dari keluarga Sembiring yang memenangkan perkara). Namun saat ini keluarga Sembiring sudah meninggal, dan keluarga Purba kembali menggugat tanah itu dan mengatakan bahwa itu milik keluarganya. Gugatan itu hampir lebih ditujukan kepada 30 rumah tangga yang sekarang menempati tanah itu, termasuk keluarga saya. Apa yang harus dilakukan oleh keluarga saya? Atau bagaimana caranya menghadapi tuntutan yang demikian, karena walau keluarga kami tidak mempunyai sertifikat tetapi kami memiliki akta tanahnya. Terima kasih atas perhatiannya.  

Ulasan Lengkap

Atas pertanyaan-pertanyaan yang Saudara ajukan dapat kami berikan penjelasan sebagai berikut:

 

Yang harus keluarga Saudara lakukan maupun 30 rumah tangga yang juga digugat adalah mempertahankan hak keluarga Saudara dengan cara membantah gugatan keluarga Purba dan membuktikan sebaliknya bahwa keluarga Saudaralah yang berhak di wilayah tersebut.

 

Demikian juga keluarga Purba harus dapat membuktikan gugatan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR (Het Herzien Inlandsch Reglement) yang menyatakan bahwa :

 

Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

 

Adapun perkara ini adalah perkara perdata (sengketa hak), maka saudara dapat membuktikan hak saudara dengan alat bukti perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR dan pasal 1866 KUHPerdata yaitu :

-     Bukti Tulisan/Surat

-     Bukti saksi

-     Persangkaan

-     Pengakuan

-     Sumpah.

 

Dalam hal ini keluarga Saudara dapat menunjukan Akta Tanah ataupun Akta Jual Beli yang keluarga Saudara miliki, sehingga dapat menjelaskan hak Saudara atas tanah tempat keluarga Saudara tinggal/berada. Walaupun keluarga Saudara belum memiliki sertifikat atas tanah tersebut.

 

Juga keluarga Saudara dapat menghadirkan saksi-saksi yang melihat/menyaksikan saat dilakukannya jual beli tanah tersebut dari keluarga Sembiring dengan ibu Saudara, sehingga dapat menguatkan dalil-dalil bahwa telah terjadi peralihan yang sah antara keluarga Sembiring dengan ibu Saudara berdasarkan Akta Jual Beli tanah.

 

Agar dapat menguatkan bahwa ibu Saudara telah membeli tanah dari orang yang berhak menjualnya (keluarga Sembiring), seperti yang Saudara ceritakan pada kronologis bahwa tanah di wilayah itu dulu pernah menjadi sengketa antara keluarga Purba dengan keluarga Sembiring dan akhirnya dimenangkan oleh keluarga Sembiring. Maka ibu Saudara dapat menunjukkan di pengadilan hal tersebut, misalnya berupa Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap  (In Kracht van gewijsde).

 

Demikian jawaban yang kami berikan berdasarkan kronologis dan pertanyaan yang Saudara berikan, semoga dapat bermanfaat.

 

 

Dasar hukum:

1.      Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)

2.      Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB), (S. 1848 No. 16, S.1941 No. 44)

  

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua