Sabtu, 10 March 2012

Jika Utang Pewaris Lebih Besar dari Harta Warisan

Jika Utang Pewaris Lebih Besar dari Harta Warisan

Pertanyaan

Di dalam artikel sebelumnya dijelaskan bahwa ahli waris secara hukum barat maupun islam diwajibkan menanggung utang mayit. Pembayaran diutamakan dari harta peninggalan mayit. Pertanyaannya : 1. Bagaimana bila harta yang ditinggalkannya tidak bisa menutupi utang-utangnya sebelum dibagi waris? 2. Pertanyaan di atas disambung, bagaimana kalau ahli warisnya secara ekonomi/finansial belum/tidak mampu membayar utang-utang mayit? 3. Bagaimana cara menghadapi debt colector utang si mayit? 4. Biaya perawatan Rumah sakit pun belum dibayar, berdasarkan kondisi no 1 & 2, bagaimanakah kedudukan ahli waris? Apakah ada istilah pasang badan? Bila iya, bila ahli warisnya lebih dari satu, siapa yang pasang badan? Atas jawabannya, kami ucapkan terima kasih. Kami benar-benar membutuhkan nasehat bapak/ibu. Salam, semoga makin jaya dan sukses. Amin. Terima kasih.  

Ulasan Lengkap

 

 

1.    Dalam poin ini, kami sekaligus menjawab pertanyaan Anda yang kedua.

 

Kami tidak dapat menemukan arti dari mayit yang Anda maksudkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kami asumsikan yang Anda maksud dengan mayit adalah orang yang sudah meninggal (pewaris).  

 

Menjawab pertanyaan Anda, kami merujuk pada Pasal 833 ayat [1] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) yang mengatur “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

 

Namun, Pasal 1045 KUHPer menyebutkan “Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya.” Dan ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (Pasal 1058 KUHPer).

 

Sedangkan bagi para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, para ahli waris tersebut harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu (Pasal 1100 KUHPer). Simak juga artikel Adakah Pemutihan Utang Jika Debitur Wafat?

 

Khusus bagi pewaris dan ahli waris yang beragama Islam, berlaku Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara lebih rinci mengatur mengenai keadaan bila warisan tidak mencukupi untuk membayar utang pewaris.

 

Pasal 175 ayat [2] KHI berbunyi: “Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.Jadi, ahli waris hanya dibebani kewajiban membayar utang pewaris sebatas pada harta peninggalan pewaris, ahli waris tidak berkewajiban menggunakan harta pribadinya sendiri untuk membayar utang-utang pewaris.

 

Jadi, pada dasarnya, dalam hal harta warisan tidak mencukupi untuk membayar utang pewaris, para ahli waris dapat saja menolak seluruh warisan atau membayarkannya sebatas pada harta peninggalan pewaris.

 

2.    (Jawaban pertanyaan ini sudah kami uraikan pada jawaban di atas).

 

3.    Untuk menghadapi debt collector atau penagih utang, sebaiknya para ahli waris bermusyawarah secara baik-baik dengan pihak penagih utang. Para ahli waris dapat menjelaskan segi hukum dari kewajiban pembayaran utang pewaris sebagaimana telah dijelaskan di atas. Lebih jauh simak artikel Menghadapi Debt Collector dan simak juga artikel Tagihan Kartu Kredit Diwariskan Ke Anak-Cucu?

 

4.    Mengenai utang biaya perawatan rumah sakit, sesuai uraian kami pada poin sebelumnya, para ahli waris yang menolak harta warisan tidak berkewajiban membayar utang pewaris, termasuk biaya-biaya perawatan rumah sakit.

 

Demikian pula halnya menurut KHI, ahli waris hanya dibebani kewajiban membayar utang dari harta peninggalan pewaris, ahli waris tidak berkewajiban untuk menggunakan harta pribadinya untuk membayar utang-utang pewaris. Hal ini berlaku juga dalam hal utang tersebut adalah biaya perawatan selama pewaris berada di rumah sakit.

 

Istilah “pasang badan” yang Anda gunakan tidak dikenal secara hukum. Bila istilah tersebut maksudnya adalah menunjuk salah satu orang (ahli waris) untuk melakukan pelunasan utang-utang pewaris, hal tersebut tidak diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

 

Hanya para ahli waris yang bersedia menerima warisanlah yang harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu (Pasal 1100 KUHPer).

 

Namun, jika ada salah satu atau para ahli waris yang dengan sukarela membayarkan utang-utang pewaris menggunakan harta pribadinya, hal tersebut juga diperbolehkan.

 

Sekian jawaban dari kami, semoga membantu.

 

Dasar hukum:

 

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)

2.    Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991)

 

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Adi Condro Bawono, yang akrab disapa Adi ini menyelesaikan studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada 2007. Kemudian Adi melanjutkan studinya di Universitas Padjadjaran. Adi menyelesaikan studi strata dua pada 2012.   Semasa kuliah Adi mengambil program kekhususan Hukum Bisnis. Adi bergabung dengan hukumonline pada September 2011 sebagai Journalist Hukumonline English. Kemudian menjadi Penjawab Klinik Hukum (Content Administrator) di Hukumonline. Sekarang, ia adalah Datacenter Administrator di Hukumonline.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua