Senin, 26 March 2012

Hak Cuti Tahunan Pekerja Paruh-Waktu (Part-Time)

Hak Cuti Tahunan Pekerja Paruh-Waktu (Part-Time)

Pertanyaan

Apakah pekerja part-time berhak atas cuti tahunan?

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Ketentuan mengenai cuti tahunan ini dapat kita temui dalam Pasal 79 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”). Dalam Pasal 79 ayat (1) UUK disebutkan pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.

 

Sementara, Pasal 79 ayat (2) UUK membagi beberapa waktu istirahat dan cuti yang wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, meliputi:

 

a.      istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;

b.      istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;

c.      cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan

d.      istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.

 

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa cuti tahunan diberikan kepada pekerja yang telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus. Atau, perusahaan dapat mengaturnya secara berlainan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, sepanjang tidak merugikan hak pekerja (minimal 12 hari per tahun, setelah 1 tahun bekerja). Lebih jauh, simak artikel Kapan Pekerja Bisa Menikmati Hak Cuti Tahunan?

 

Terkait dengan cuti tahunan untuk pekerja part time (paruh waktu), ketentuan peraturan perundang-undangan belum mengaturnya secara tersendiri. Namun, jika dilihat dari ketentuan cuti tahunan tersebut di atas, kewajiban pengusaha memberikan cuti adalah kepada pekerja yang telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.

 

Dengan kata lain, pengusaha tidak wajib memberikan cuti tahunan bagi pekerja yang tidak bekerja secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan. Kecuali diatur secara berlainan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (jika ada). Jadi, pengusaha bisa saja memberikan cuti (misal: 1 hari dalam 1 bulan) kepada pekerja paruh waktu dan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua