Jumat, 13 April 2012

Ketentuan Penghitungan Upah Lembur Karyawan Pertambangan Migas

Ketentuan Penghitungan Upah Lembur Karyawan Pertambangan Migas

Pertanyaan

Di tahun 2012 ini apakah Kepmenaker No. 64 Tahun 1977 masih dapat berlaku untuk menghitung upah lembur karyawan pengeboran darat migas dan panas bumi, apa tidak ada lagi Kepmenaker yang terbaru yang ditetapkan pemerintah? Kalau toh ada yang terbaru, apakah perusahaan tetap dapat menggunakan Kepmenaker lama untuk dijadikan dasar perhitungan upah lembur karyawan?  

Ulasan Lengkap

Berdasarkan Pasal 78 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) perhitungan mengenai pembayaran upah lembur karyawan untuk sektor usaha atau pekerjaan tertentu diatur lebih lanjut di dalam Keputusan Menteri.

 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja yang mengatur mengenai upah lembur karyawan yang Saudara maksudkan seharusnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-64/MEN/1997 tentang Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Perhitungan Upah Lembur Pada Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi di Daerah Lepas Pantai atau Daerah Operasi Tertentu (“Kepmenaker No: KEP-64/MEN/1997”) dimana di dalam peraturan tersebut terdapat penjelasan mengenai perhitungan lembur bagi karyawan pada perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi.

 

Semenjak tahun 2003, pengaturan pada Kepmenaker No: KEP-64/MEN/1997 diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP-234/MEN/2003 tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu (“ Kepmenaker trans No:KEP-234/MEN/2003”).

 

Semenjak berlakunya Kepmenakertrans No:KEP-234/MEN/2003 ini, dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Kepmenakertrans No:KEP-234/MEN/2003, maka  Kepmenaker No: KEP-64/MEN/1997 dinyatakan tidak berlaku lagi dan Kepmenakertrans No:KEP-234/MEN/2003 berlaku pada saat tanggal ditetapkan.

 

Dengan demikian, perusahaan yang bergerak di dalam usaha pertambangan minyak dan gas bumi serta panas bumi harus mengikuti Kepmenakertrans No:KEP-234/MEN/2003 dalam melakukan penghitungan upah lembur karyawan.

 

Demikian jawaban dari Kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.    Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-64/MEN/1997 tentang Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Perhitungan Upah Lembur Pada Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi di Daerah Lepas Pantai atau Daerah Operasi Tertentu;

3.    Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP-234/MEN/2003 tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Try Indriadi, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua